Distribusi Vaksin Covid-19 Masih Tunggu Fatwa Halal dari MUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin Covid-19 dari Sinovac yang tiba pada Minggu (6/12/2020) malam tidak akan langsung didistribusikan.

Sebab, vaksin yang didatangkan dari China tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan aspek mutu keamanan serta efektivitas.

Selain itu, pendistribusian juga menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kehalalan.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Asing Pemasok Vaksin Corona di RI

"Tahap vaksinasi masih harus melewati tahap evaluasi dari BPOM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk kehalalannya," jelas Airlangga di dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kedatangan vaksin akan dilakukan secara bertahap. Selain 1,2 juta dosis vaksin yang telah tiba, masih ada 1,8 juta dosis vaksin dari perusahaan biofarmasi yang sama yang akan tiba dalam waktu dekat.

Proses pelaksanaan vaksinasi pun juga akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik.

"Kedatangan dan ketersediaan vaksin bertahap dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap, dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang telah diatur teknis Pak Menteri Kesehatan," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 637,3 miliar untuk pengadaan 3,1 juta dosis vaksin yang bakal tiba hingga Desember ini.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Akan Dipasangi Barcode

Sri Mulyani menkelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin sebanyak 3 juta dosis dari Sinovac, serta sebanyak 100.000 dosis dari CanSino.

"Vaksin Sinovac yang dijadwalkan hadi di Desember dan akan berjalan (proses vaksinasinya) seperti yang disampaikan," jelas Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Sri Mulyani menjelaskan, di dalam APBN tahun ini, pemerintah juga mendukung pengadaan alat pendukung untuk proses pengadaan vaksin.

Pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp 277,45 miliar untuk jarum suntuk, alcohol swab, serta kotak pengaman atau safety box.

Selain itu, karena vaksin harus disimpan di tempat dingin, pihaknya telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 190 miliar untuk 29 unit kulkas vaksin, kotak pendingin sebanyak 249 unit, dan alat pemantau suhu sebanyak 249 unit. Selain itu juga vaccine carrier sebanyak 489 unit serta alat pelindung diri (APD).

"Adapun untuk persiapan dan pelatihan Kemenkes dengan target 3 juta dosis vaksin untuk 2020 ini seluruh biaya operasional telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di Kemenkes," jelas Sri Mulyani.