KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing, Menteri KP Ad Interim Sebut Pengawasan Tidak Pernah Kendur

Kompas.com - 08/12/2020, 13:02 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/8/2020).
DOK. Humas KementanMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap kapal maling ikan atau illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.

Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim sekaligus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, penangkapan tersebut menunjukkan KKP tidak pernah kendur menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

“Pengawasan tidak pernah kendur. KKP tetap bekerja untuk memastikan kedaulatan pengelolaan perikanan,” ujar Syahrul dalam siaran pers, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Apakah BLT UMKM Rp 2,4 Juta Bisa Dicairkan Ketika Penerima Sudah Meninggal?

Syahrul menjelaskan, penangkapan kapal maling ikan berbendera Malaysia bermula ketika Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 002 mendeteksi KF.5152 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial Indonesia.

Meskipun berusaha untuk melarikan diri, kapal tersebut akhirnya berhasil ditangkap di sekitar overlapping claim area Indonesia-Malaysia.

“Kapal beserta empat orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar dan Indonesia berhasil diamankan,” ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan pemeriksaan awal yang sudah dilakukan terhadap data Global Positioning System (GPS) pada kapal tersebut, diketahui selama dua bulan terakhir kapal tersebut tiga kali masuk wilayah perairan teritorial Indonesia.

Selanjutnya, kapal dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Aktivitas Kredit Harus Bergerak agar Ekonomi Tidak Pingsan

“KKP akan melakukan proses hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Syahrul.

Adapun selama periode Oktober 2019 sampai dengan saat ini, Ditjen PSDKP KKP telah berhasil mengamankan 99 kapal ikan illegal fishing, terdiri dari 63 kapal ikan asing dan 36 kapal Indonesia.

Rincian kapal ikan berbendera asing yang ditangkap yaitu 27 kapal berbendera Vietnam, 19 kapal berbendera Malaysia, 16 kapal berbendera Filipina, dan satu kapal berbendera Taiwan.

Baca juga: Esok Libur Pilkada, Menaker: Pekerja yang Masuk Berhak atas Upah Kerja Lembur



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X