Nasabah Jiwasraya Ajukan Gugatan karena Tolak Skema Restrukturisasi

Kompas.com - 09/12/2020, 06:30 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian kasus Jiwasraya masih harus menempuh jalan panjang. Seorang nasabah, Oerianto Guyandi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan Jiwasraya.

Kuasa Hukum Oerianto, Ebeneser Ginting menyebut, gugatan tersebut diajukan kepada Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank KEB Hana Indonesia karena mereka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penekanan gugatan ini dalam bentuk berbuatan melawan hukum. Kami memandang penjualan produk saving plan Jiwasraya sebagai perbuatan melawan hukum karena sejak awal produk ini bermasalah tapi tetap dipasarkan," kata Ebeneser, Selasa (8/12/2020).

Ada beberapa poin gugatan yang ia ajukan. Pertama, memohon kepada hakim menerima dan mengabulkan gugatannya secara keseluruhnya. Kemudian menyatakan Jiwasraya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Defisit Jiwasraya: Utang Rp 53,9 Triliun, Asetnya Cuma Rp 15 Triliun

Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dihitung sejak polis dibayarkan hingga dibayar lunas dengan memerintahkan tergugat untuk menganggarkannya dalam APBN sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Lalu menghukum tergugat mengganti kerugian immateril dengan menganggarkannya APBN sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat berupa keseluruhan saham pemerintah yang berasal dari penyertaan modal.

"Dalam hal ini negara lalai bayar klaim Jiwasraya. Jadi kami meminta saham kepemilikan negara yang ada di Jiwasraya karena UU memperbolehkan. Jika itu disita pengadilan, maka uang itu dapat digunakan untuk membayar polis ke nasabah Jiwasraya," ungkapnya.

Menurutnya, gugatan itu perlu dilakukan karena pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya tidak serius menyelesaikan masalah ini. Ia menilai pemerintah seharusnya bisa membayarkan klaim nasabah secara penuh.

Baca juga: Restrukturisasi, Jiwasraya Siapkan Tiga Produk Asuransi Baru

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Whats New
Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

Rilis
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Whats New
Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Whats New
Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Whats New
Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Spend Smart
Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Whats New
Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Rilis
Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Whats New
Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X