Kepala BKPM: China Ini Negara yang Ngeri-ngeri Sedap

Kompas.com - 09/12/2020, 09:28 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut Indonesia banyak diuntungkan dengan besarnya investasi yang masuk dari negara China.

Namun demikian, dalam menerima investasi yang masuk, pemerintah sebagai regulator tetap berhati-hati sehingga tidak merugikan Indonesia di kemudian hari.

"China ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga," kata Bahlil dilansir dari Antara, Rabu (9/12/2020).

Bahlil sendiri menyinggung soal versi survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020.

Dalam survei tersebut, China disebut-sebut menjadi negara teratas dengan pembayaran yang tidak benar (improper payments) versi FCPA.

Baca juga: Kepala BKPM: Jawa Barat Diminati Investor Meski Nilai UMR Lebih Tinggi

Dalam survei tersebut, lokasi improper payment nomor satunya ditempati China, disusul Brazil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia.

US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS untuk membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.

Dilansir dari laman http://fcpa.stanford.edu/, survei tersebut dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA di mana bagan ranking negara dalam survei tersebut menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan dalam tindakan penegakan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.

Masalah pungli

Bahlil Lahadalia, menegaskan jajarannya di BKPM untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) di tengah upaya lembaga itu mendorong realisasi investasi ke Indonesia.

Baca juga: Kepala BKPM: Saya Haramkan Pungli!

"Pengalaman kita dulu-dulu ini kan yang membuat kita pengusaha malas itu gara-gara belum dikasih izin sudah minta sesuatu (pungli). Di BKPM sekarang, saya haramkan itu kepada semua pasukan saya di BKPM," kata Bahlil.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X