Sri Mulyani Curhat Sering Dapat Keluhan Masyarakat Soal Pelayanan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat melalui akun media sosialnya terkait pelayanan pemerintah daerah.

Bendahara Negara itu mengatakan, keluhan masyarakat itu tercermin dari hasil survei transparansi internasional, yakni Gobal Corruption Barometer pada periode 2019 hingga Maret 2020 lalu, yang menunjukkan sebanyak 30 persen pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.

"Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membedakan ini pelayanan daerah atau pusat, tapi buat mereka pemerintah itu satu dan banyak sekali feedback pelayanan dinas daerah mengenai masih tidak baiknya pelayanan ke masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Webinar Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Kemenkeu: Piutang Negara di Kementerian/Lembaga dan Pemda Capai Rp 75,13 Triliun

"Dan ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," ujar dia.

Sri Mulyani pun menjelaskan jajaran Kementerian Keuangan harus melakukan perbaikan kebijakan dan regulasi agar beragam progam pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan, anggaran trasfer ke daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bisa kian dimaksimalkan efektifitasnya. Dengan demikian, risiko korupsi dan uang sogokan untuk masyarakat mendapat layanan publik bisa berkurang.

Selain itu, ia juga meminta Dirjen Perimbangan Keuangan untuk merumuskan kebijakan terkait hal itu. Pasalnya, sepertiga anggaran pemerintah pusat dialokasikan untuk pemerintah daerah.

"Saya berharap jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara korupsi di lingkungan Kemenkeu, tapi juga bertanggung jawab memperbaiki policy dan regulasi," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pimpinan Kementerian dan Pemda Percepat Belanja di Awal 2021

Sri Mulyani pun mengatakan seharusnya aktivitas sogok-menyogok tak lagi terjadi lantaran di tingkat pemerintah daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) lain sudah ada peningkatan tunjangan kinerja.

Selain itu juga sudah dilakukan beragam program seperti Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani hingga Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi yang seharusnya mengurangi kemungkinan setiap pejabat publik memiliki celah untuk melakukan korupsi.

"Namun kalau 30 persen masyarakat mengaku masih haruas bayar sogokan untuk mendapatakn pelayanan, itu indikator untuk perlu kemudian dilihat lagi strategi kita memperbaiki birokrasi dan tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah," ujar Sri Mulyani.