Sri Mulyani Curhat Sering Dapat Keluhan Masyarakat Soal Pelayanan Pemda

Kompas.com - 10/12/2020, 10:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat melalui akun media sosialnya terkait pelayanan pemerintah daerah.

Bendahara Negara itu mengatakan, keluhan masyarakat itu tercermin dari hasil survei transparansi internasional, yakni Gobal Corruption Barometer pada periode 2019 hingga Maret 2020 lalu, yang menunjukkan sebanyak 30 persen pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.

"Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membedakan ini pelayanan daerah atau pusat, tapi buat mereka pemerintah itu satu dan banyak sekali feedback pelayanan dinas daerah mengenai masih tidak baiknya pelayanan ke masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Webinar Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Kemenkeu: Piutang Negara di Kementerian/Lembaga dan Pemda Capai Rp 75,13 Triliun

"Dan ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," ujar dia.

Sri Mulyani pun menjelaskan jajaran Kementerian Keuangan harus melakukan perbaikan kebijakan dan regulasi agar beragam progam pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan, anggaran trasfer ke daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bisa kian dimaksimalkan efektifitasnya. Dengan demikian, risiko korupsi dan uang sogokan untuk masyarakat mendapat layanan publik bisa berkurang.

Selain itu, ia juga meminta Dirjen Perimbangan Keuangan untuk merumuskan kebijakan terkait hal itu. Pasalnya, sepertiga anggaran pemerintah pusat dialokasikan untuk pemerintah daerah.

"Saya berharap jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara korupsi di lingkungan Kemenkeu, tapi juga bertanggung jawab memperbaiki policy dan regulasi," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pimpinan Kementerian dan Pemda Percepat Belanja di Awal 2021

Sri Mulyani pun mengatakan seharusnya aktivitas sogok-menyogok tak lagi terjadi lantaran di tingkat pemerintah daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) lain sudah ada peningkatan tunjangan kinerja.

Selain itu juga sudah dilakukan beragam program seperti Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani hingga Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi yang seharusnya mengurangi kemungkinan setiap pejabat publik memiliki celah untuk melakukan korupsi.

"Namun kalau 30 persen masyarakat mengaku masih haruas bayar sogokan untuk mendapatakn pelayanan, itu indikator untuk perlu kemudian dilihat lagi strategi kita memperbaiki birokrasi dan tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet 'Buyers' Internasional

IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet "Buyers" Internasional

Whats New
Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin 'Booster'

Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin "Booster"

Whats New
Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Whats New
 Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.