Ditunjuk Jadi Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Ini Sasaran Airlangga Hartarto

Kompas.com - 13/12/2020, 22:13 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto DOK. Humas Partai GolkarMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Dikutip dari Antara, Airlangga mengatakan, sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif ialah semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah, dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM.

Baca juga: Lewat Perpres, Jokowi Targetkan Inklusi Keuangan Capai 90 Persen pada 2024

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, upaya peningkatan tingkat inklusi keuangan juga penting agar masyarakat benar-benar mendapatkan akses langsung ke produk dan jasa keuangan sehingga dapat dipastikan menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah secara tepat.

“Penyaluran langsung bantuan sosial tunai ke rekening bank penerima, misalnya, membuat manfaat dari realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat segera dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Airlangga melalui siaran pers, Minggu (13/12/2020).

Sementara terhadap masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar, Perpres baru SNKI juga akan mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antarpemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata.

“Melalui Pepres SNKI yang baru, akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusif,” kata Airlangga.

Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016.

Baca juga: Dorong Inklusi Keuangan, ADB Setuju Beri Pinjaman Rp 7 Triliun untuk Indonesia

Tiga tahun berselang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampaui target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen.

Artinya, saat ini sekurang-kurangnya 76,19 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan formal.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Modal 5 Rp Juta Bisa Jadi Agen Aqua | Mendag soal VIdeo Jokowi Promosikan Bipang

[POPULER MONEY] Modal 5 Rp Juta Bisa Jadi Agen Aqua | Mendag soal VIdeo Jokowi Promosikan Bipang

Whats New
Mau Kirim Barang Saat Lebaran? PT Pos Indonesia Tetap Buka

Mau Kirim Barang Saat Lebaran? PT Pos Indonesia Tetap Buka

Whats New
3 Perbedaan Dogecoin dan Bitcoin yang Kamu Harus Tahu

3 Perbedaan Dogecoin dan Bitcoin yang Kamu Harus Tahu

Whats New
Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Whats New
Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Whats New
Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X