Sepanjang 2020 BPKN Beri 19 Rekomendasi, Mulai dari Kasus Asuransi hingga Harga Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 16:51 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 SHUTTERSTOCK/solarsevenIlustrasi vaksin Covid-19

Selain itu, rekomendasi untuk meninjau kembali persyaratan masker harus berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), lantaran ketentuan tersebut dinilai hanya memperkuat pasar bagi industri menengah dan besar.

"Tetapi menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhinya (permintaan pasar akan masker)," kata dia.

Adapun beberapa rekomendasi BKPN lainnya yakni terkait Covid-19 yang ditujukan kepada Jokowi, lalu mengenai perlunya petunjuk teknis restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak wabah Covid-19 yang ditujukan kepada Wimboh.

Baca juga: Pengaduan Konsumen E-Commerce dan Jasa Keuangan Melonjak Sepanjang 2020

Selain itu, rekomendasi terkait refund tiket kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta mengenai pangan pokok dan distribusinya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Ada pula rekomendasi data ketersediaan pangan pokok per wilayah kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, rekomendasi terkait lonjakan tagihan listrik kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Rekomendasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan turut dilayangkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga ke Menkes Terawan.

Lalu, rekomendasi terkait penyelenggaraan dan layanan jasa telekomunikasi diberikan BKPN kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, antisipasi perkembangan produk halal ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta pembinaan keamanan pangan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. 

Baca juga: Ini 4 Hal yang Menentukan Masa Depan Industri Asuransi

Anna menjelaskan, dari 19 rekomendasi yang diberikan BKPN sepanjang tahun ini, baru 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Kelimanya yakni rekomendasi terkait pangan pokok oleh Menteri Pertanian, data ketersediaan pangan oleh Kepala BPS, kepastian hukum di sektor asuransi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, pembinaan dan pengawasan pangan oleh Menteri Kesehatan, serta pembinaan keamanan pangan oleh Menkop UKM.

"Secara persentase ini (rekomendasi yang ditindaklanjuti) mengalami peningkatan sebesar 26 persen, dari tahun yang sebelumnya 21 persen. Jadi ada peningkatan pemanfaatan rekomendasi di tahun 2020, terutama terkait kemanan pangan," pungkas Anna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X