Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPKN Usul Harga Vaksin Covid-19 Paling Mahal Rp 100.000

Kompas.com - 14/12/2020, 18:28 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas atas harga vaksin Covid-19 untuk yang mandiri atau berbayar.

Menurut perhitungan BPKN, harga yang ideal untuk vaksin Covid-19 yakni maksimal sebesar Rp 100.000.

Harga tersebut dinilai sudah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Baca juga: Sepanjang 2020 BPKN Beri 19 Rekomendasi, Mulai dari Kasus Asuransi hingga Harga Vaksin Covid-19

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraeni mengatakan, rekomendasi tersebut telah diberikan kepada Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, diperlukan harga vaksin yang terjangkau dalam penganggulangan pandemi.

"Vaksin yang berbayar batas atasnya itu kira-kira Rp 100.000, sesuai standar yang dikeluarkan oleh WHO dan beberapa benchmarking yang kami terima," ujar Anna dalam konferensi pers virtual Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Senin (14/12/2020).

Selain rekomendasi penetapan harga vaksin, BPKN juga meminta pemerintah memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin Covid-19, baik itu yang diberikan secara gratis atau yang berbayar.

Selain itu, proses vaksinasi di Indonesia juga perlu dilakukan setelah adanya hasil kajian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dapat dipastikan lebih dahulu keamanan dan kehalalannya.

Baca juga: Maybank Salurkan Kredit Rp 2,68 Triliun ke Bio Farma untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

"Perlu untuk memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mendapatkan vaksin sebagai bentuk tanggung jawab negara yang menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kehalalan vaksin," jelas Anna.

Sementara itu, Ketua BPKN Rizal Edy Halim menambahkan, rekomendasi ke Kementerian Kesehatan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, pengaturan harga vaksin Covid-19 memang memerlukan sistem harga ecerean tertinggi agar terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Pengaturan harga rapid test, swab test, dan vaksin, itu harus ditetapkan pemerintah berdasarkan nilai keekonomian dan kemampuan masyarakat," ujat Rizal.

Seperti diketahui, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 produksi Sinovac, persahaan asal China, telah tiba di Indonesia beberapa waktu lalu.

Baca juga: Tertarik Beli Vaksin Corona? Bio Farma Berencana Buka Pre-order

Namun, pemerintah berencana untuk tidak menggratiskan vaksin secara total dalam program vaksinasi.

Setidaknya terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah itu, diperkirakan 32 juta orang mendapat gratis dan 75 juta orang harus membayar.

Adapun pemerintah hingga kini telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, selain produksi Sinovac, juga produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer/BioNTech.

Ketetapan 6 jenis vaksin tersebut telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com