Badan Perlindungan Konsumen Ungkap Alasan Banyaknya Pengaduan terkait Sektor Perumahan

Kompas.com - 14/12/2020, 20:14 WIB
Ilustrasi rumah. Dok. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Ilustrasi rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan, perumahan menjadi sektor yang paling banyak diadukan oleh konsumen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Sitinjak menjelaskan, sepanjang 2017-2019 pihaknya menerima 1.988 pengaduan terkait sektor perumahan. Jumlah itu setara 83 persen dari total keseluruhan komplain yang sebanyak 2.378 pengaduan.

"Sepanjang 2017-2019 itu memang yang mendominasi pengaduan adalah sektor perumahan," ujarnya dalam konferensi pers virtual Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Pengembang Meikarta Resmi Masuk PKPU

Kemudian pada 2020, sektor perumahan masih mendominasi dengan mendapat 487 pengaduan atau 39,92 persen dari total pengaduan yang sebanyak 1.276.

Menurut Rolas, permasalahan yang diadukan oleh konsumen beragam. Mulai dari masalah pada fasilitas umum, fasilitas khusus, kondisi fisik bangunan, bangunan yang mangkrak, hingga masalah legalistas.

"Apalagi apartemen, (developer mengklaim) luas apartemen 57 meter. Rupanya pas diukur di dalamnya hanya 48 meter. Ternyata pelaku usaha mengatakan 57 meter diukur dari luar, sementara konsumen mengukur dari dalam. Ini persoalan juga ini,” jelas dia

Selain itu, Rolas juga berkisah, mengenai salah satu aduan konsumen yang gagal mendapatkan sertifikat rumah di salah satu perumahan di Bekasi. Padahal konsumen sudah melunasi pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor 5-15 tahun.

Pembayaran KPR tersebut bahkan dilakukan konsumen melalui bank pelat merah. Ternyata pelaku usaha tersebut meminjam uang dari bank swasta untuk membangun perumahan.

Setelah selesai pembangunan, perumahan dijual menggunakan sistem KPR dari bank milik pemerintah. Sayangnya, ketika lunas sertifikat tersebut tidak ditebus oleh pelaku usaha dari developer.

Baca juga: Ma'aruf Amin Minta Pengembang Perhatikan Air Bersih dan Sanitasi

"Rupanya beli rumah dari bank pelat merah tidak aman. Bahkan sekarang, yang lebih ironis lagi pelaku usaha tersebut pailit. Pertanyaannya dimana negara jika terjadi persoalan seperti itu?” kata dia.

Rolas memastikan, BPKN bakal terus berupaya mendampingin konsumen untuk mendapatkan haknya. Sepanjang 2020, sudah 260 pengaduan sektor perumhan berhasil ditangani BPKN dan konsumen telah mendapatkan haknya.

Adapun total keseluruhan pengaduan yang berhasil ditangani sepanjang tahun ini sebanyak 600 aduan atau 47,2 persen dari 1.276 pengaduan.

"BPKN berkomitmenakan mengadvokasi pengaduan-pengaduan yang masuk. Artinya konsumen datang ke BPKN dan persoalannya bisa selesai tanpa melalui proses hukum,” pungkas Rolas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X