IOG 2020, Penguatan Visi SKK Migas Produksi 1 Juta Barrel

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyusun langkah strategis untuk mengawal pencapaian target produksi 1 juta barrel minyak per hari (BOPD) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Cita-cita ini diperjuangkan agar dapat memenuhi kebutuhkan energi minyak dan gas (migas) nasional.

Guna mewujudkan hal tersebut, SKK Migas menetapkan sepuluh pilar strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) IOG 4.0.

Adapun enam pilar pertama dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan nilai aset, transformasi konversi penemuan sumber daya, meningkatkan recovery factor melalui enhanced oil recovery (EOR), mengembangkan potensi eksplorasi, melaksanakan program peningkatan daya saing pemasok nasional, serta mendorong program decommissioning yang efisien dan kolaboratif.

Sementara itu, empat pilar pendukung (enablers) lain, yaitu memperkuat peran dan kapabilitas SKK Migas dalam hal pengawasan regulasi, menarik dan meningkatkan investasi dan komersialisasi, digitalisasi, serta meningkatkan nilai melalui adopsi teknologi dan inovasi.

Dukungan pemerintah

Menyadari target ambisi SKK Migas juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki perekonomian nasional, pemerintah lantas turun tangan. Berbagai stimulus menarik diberikan kedua belah pihak pada calon investor industri hulu migas.

Hal tersebut dinyatakan dalam perhelatan International Convention on Indonesia Oil and Gas 2020 (Konvensi IOG 2020) yang digelar secara virtual pada Rabu (2/12/2020) hingga Jumat (4/12/2020).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam konvensi tersebut menyatakan optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif pada 2021, termasuk sektor hulu migas.

Keyakinan itu, kata Luhut, didasari usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satunya, dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Lewat omnibus law, pemerintah menyederhanakan dan menyelaraskan 8.451 peraturan pusat (perpu) dan 15.955 peraturan daerah (perda) yang sebelumnya membebani usaha kecil, menengah, dan perusahaan besar," kata Luhut.

Selain itu, imbuh Luhut, pemerintah juga mereformasi segala regulasi yang tidak relevan dengan kompetisi global.

Mengenai tekanan ekonomi di Indonesia yang terjadi akibat pandemi, Luhut menegaskan bahwa hal ini akan segera berakhir karena vaksin Covid-19 pun dipercepat pengadaannya.

Dukungan terhadap SKK Migas turut ditunjukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Demi menggeliatkan sektor industri hulu migas, katanya, pemerintah tak lagi mengedepankan sistem bagi hasil untuk negara.

“Sebaliknya, fokus pemerintah saat ini lebih mengarah pada cara mendorong proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa plan of development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," terang Arifin.

Bukan itu saja, Kementerian ESDM juga mengambil strategi lain, yaitu membuka akses data migas untuk para investor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019.

“Pemerintah telah berperan aktif dalam penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 kilometer (km) open area,” kata Arifin.

Tak ketinggalan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga turut memberi dukungan lewat kebijakan fiskal di sektor hulu migas. Bentuk beleid yang akan diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani antara lain pengurangan pajak penghasilan dan pembebasan PPN bea masuk.

"Untuk pengurangan pajak, yang kami turunkan dari 25 persen menjadi 22 persen atau hingga 20 persen dalam dua tahun ke depan. Ini semua juga telah dimasukkan dalam UU Cipta Kerja. Kami juga memberikan pembebasan PPN dan berbagai fasilitas lainnya di zona ekonomi khusus dan untuk meminimalkan hambatan pemerintah," jelas Sri.

Semua dukungan itu adalah hal yang wajar. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut, industri hulu migas setiap tahun berinvestasi sebesar sekitar 10 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dengan faktor multiplier effect mencapai 1,6 kali.

"Pemerintah sadar betul industri hulu migas memegang peranan strategis untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi. Namun, selain sebagai sumber penerimaan, industri tersebut juga menjadi lokomotif penggerak perekonomian," ujarnya.

Dukungan berbuah manis

Berkat dukungan tersebut, pada hari pertama pelaksanaan Konvensi IOG 2020, SKK Migas berhasil meneken delapan kesepakatan komersialisasi penjualan gas bumi dengan potensi keuntungan sebesar 1,12 miliar dollar AS.

Kesepakatan itu terdiri dari enam perjanjian jual beli gas bumi (PJBG), termasuk amandemen PJBG dan head of agreement (HoA) dengan total komitmen pasokan sebesar 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sisanya merupakan letter of agreement (LoA) terkait implementasi harga gas bumi sesuai kebijakan pemerintah, yakni sebesar 6 juta dollar AS per million british thermal unit (MMBTU).

Adapun pihak-pihak yang terjalin dalam PJBG meliputi PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dengan volume produksi gas bumi hingga 200 mmscfd selama tiga tahun, serta PT Pertamina EP dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha sebesar 2 mmscfd.

Untuk HoA, penandatanganan beleid dilakukan antara Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dan tiga pembeli, yaitu PT Petrokimia Gresik sebesar 15 mmscfd, PT Bayu Buana Gemilang sebesar 10 mmscfd, serta PT Inti Alasindo Energi sebesar 10 mmscfd.

Sementara itu, dua perjanjian terkait penyesuaian harga gas bumi ditandatangani Conoco Philips Grissik Ltd dengan PT PLN (Persero) sebesar 3 mmscfd dan PT Pertamina EP Cepu dengan PT Pertamina (Persero) sebesar 100 mmscfd.

Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, kesepakatan komersial tersebut tak sekadar menghasilkan pendapatan, tapi juga menjadi upaya bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gas yang terjual sebagian akan disuplai ke pabrik pupuk di Kalimantan Timur dan Jawa Timur untuk pengembangan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tujuan lainnya, yaitu mendukung produksi minyak dan listrik,” terang Dwi.

Tak hanya itu, imbuh Dwi, pencapaian tersebut sekaligus menandakan bahwa SKK Migas mampu berkoordinasi dengan baik pada pembeli dan penjual.

“Komersialisasi merupakan salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang SKK Migas dengan produksi gas bumi sebesar 12 miliar BSCFD pada 2030,” kata Dwi.

Dalam acara itu juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau mutual of understanding (MoU) antara Inpex Masela Ltd dan PT PGN Tbk. Langkah ini menjadi penanda bahwa kedua belah pihak mulai membahas penjualan dan pembelian suplai gas bumi untuk Perusahaan Gas Negara (PGN) dari proyek liquefied natural gas (LNG) Abadi di wilayah kerja Masela.

Adapun penandatangan MoU dilakukan oleh Presiden Direktur Indonesia Inpex Masela Akihiro Watanabe dan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Mukhtar, serta disaksikan Kepala SKK Migas.

Kebijakan fiskal

Demi menarik minat investor, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta SKK Migas juga memberikan sembilan kebijakan fiskal dalam Konvensi IOG 2020. Lima di antaranya telah resmi diluncurkan.

Pertama, menunda pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau abandonment and site restoration. Kedua, pemberlakuan pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) LNG melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2020 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.

Ketiga, membebaskan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas. Keempat, menerapkan discounted gas price untuk volume penjualan di atas take or pay dan daily contract quantity.

Terakhir, memberlakukan insentif investasi, seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, dan domestic market obligation (DMO) dengan harga penuh.

Sementara itu, empat kebijakan yang masih dalam tahap penyelesaian terdiri dari tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas dan menghapuskan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar 0,22 dollar AS per mmbtu.

Kemudian, menunda atau mengurangi pajak tidak langsung hingga 100 persen dan mendukung kementerian atau lembaga yang membina industri pendukung hulu migas, seperti baja, rig, serta industri jasa migas lainnya.

Tiru Mesir soal digitalisasi

Selain memberikan stimulus dalam bentuk fiskal dan kemudahan regulasi, Indonesia juga akan menggalakkan digitalisasi pada sektor hulu migas. Tujuannya, agar potensi migas Tanah Air dapat terpublikasikan dengan baik secara nasional maupun internasional.

Bahkan, selain bermanfaat untuk publikasi, digitalisasi juga memberikan keuntungan dalam kegiatan produksi hulu migas, sebagaimana yang telah terjadi di Mesir. Hal ini perlu ditiru Indonesia.

Staf Khusus Kementerian ESDM Bidang Eksplorasi Nanang Abdul Manaf mengatakan, berkat kefasihan digital, Mesir bisa menemukan cadangan energi sangat besar dalam waktu cukup singkat.

Karena itu, lanjut Nanang, lewat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM, pihaknya akan membangun upstream data secara digital.

“Kami sedang proses dan mendekati penyedia teknologi terbaik agar tidak tertinggal," ungkapnya.

Manfaat digitalisasi di industri hulu migas diakui Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno. Kata Julius, penerapan operasional secara digital akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Khususnya, di area pedalaman (remote area).

"Digitalisasi melalui integrated operation center (IOC) dan lainnya yang sudah dilakukan SKK Migas sangat dirasakan manfaatnya," imbuh Julius.

Konvensi Dihadiri Belasan Ribu Peserta

Selama tiga hari pelaksanaan, perhelatan Konvensi IOG 2020 tersebut mampu menarik antusiasme lebih dari 12.000 peserta, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman tak menyangka dengan antusiasme masyarakat terhadap acara tersebut. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari peserta, sponsor, hingga panitia yang terlibat dalam Konvensi IOG 2020. 

“Tahun depan kami akan menyelenggarakan kembali konvensi ini untuk membahas progres yang telah dilakukan dalam upaya mendukung visi jangka panjang 2030,” imbuh Fatar.