Pengusaha Minta Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19 ke Masyarakat

Kompas.com - 15/12/2020, 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kelompok masyarakat yang rentan terhadap Covid-19, baik karena profesinya seperti tenaga medis dan guru, serta karena usianya seperti usia lanjut dan anak-anak, memang perlu mendapat prioritas vaksinasi.

Meski demikian, lanjut dia, kelompok masyarakat lainnya seperti pekerja pabrik, juga tidak berarti diabaikan.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bikin Harga Emas Jatuh

"Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan vaksinasi tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu namun kepada seluruh masyarakat. termasuk para pekerja dengan biaya dari negara," ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).

Hariyadi menjelaskan, pembatasan vaksinasi gratis hanya akan merugikan karyawan yang bekerja di perusahaan yang tidak menjalankan vaksinasi mandiri, lantaran tak ada dana.

Tak semua perusahaan memiliki kemampuan pendanaan untuk vaksinasi, terlebih banyak perusahaan yang sangat terdampak akibat pandemi.

"Kalau nanti harga vaksin mahal, bagaimana? Karyawan kan enggak cuma 1-2 orang, kalau karyawan banyak bagaimana? Ini harus dilihat secara jernih karena menyangkut masalah keselamatan semua orang," kata Hariyadi.

Menurut Hariyadi, bila vaksinasi gratis tetap terbatas dan banyak perusahaan yang tak mampu melakukan vaksinasi secara mandiri, maka upaya menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan herd imunity melalui vaksinasi tidak akan tercapai.

Baca juga: Bandara Changi Bakal Jadi Pusat Distribusi Vaksin ke Asia Tenggara

Oleh sebab itu, dalam hal pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19, ia berharap pemerintah bisa menjamin kualitas vaksin dan vaksinasi yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hariyadi menekankan, pada dasarnya pengusaha mendukung vaksinasi.

Namun, ia berharap pemerintah benar-benar bisa membantu usaha-usaha yang terdampak pandemi dengan vaksinasi.

"Vaksinasi itu, apalagi untuk usaha-usaha yang terdampak, seharusnya memang itu ditanggung oleh negara. Tapi muncul wacana ada vaksinasi secara mandiri, nah ini tentunya harus kita diskusikan dengan pemerintah. Karena pada kenyataannya, toh sektor yang terdampak dapat stimulusnya relatif tidak signifikan untuk mereka bisa bertahan saat pandemi," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.