Percepat Transformasi Digital, Pemerintah Anggarkan Rp 30,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menganggarkan Rp 30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan pada 2021, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun guna mendukung program tersebut," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutan Rakornas Kepegawaian Virtual 2020 BKN, Kamis (17/12/2020).

"Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," tambah dia.

Baca juga: Benarkah Gaji PNS Pasti Naik Tahun Depan? Ini Penjelasan BKN

Oleh karena itu, menurut Wapres, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset).

Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa peralihan digital dalam pemerintahan merupakan sebuah solusi dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca juga: ASN Terlibat Politik, BKN Bakal Blokir Data Kepegawaian

"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan," tuturnya.

Dirinya pun mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi.

"Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien," kata dia.