BKN: Perubahan Skema Gaji PNS Dilakukan secara Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kinerja (PMK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo, Dwi Putranto mengatakan skema penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan berubah secara bertahap.

Dwi menyebutkan, skema penggajian PNS akan berpatok kepada beban kerja, tanggung jawab, serta risiko jabatan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.

"Kalau procurement-nya sudah dipenuhi. Semua instansi sudah harus melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Kedua, semua instansi sudah harus selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di dalam instansi itu harus sudah punya kelas jabatan," ujarnya dalam Rakornas Kepegawaian Virtual BKN, Kamis (17/12/2020).

Selain itu dia mengingatkan bahwa perubahan skema gaji PNS ini harus mengutamakan kemampuan anggaran negara.

"Ini harus disesuaikan dengan anggaran negara yang ada pada saat itu. Artinya, kembali kepada kemampuan keuangan negara. Di dalam PP Nomor 11, sistem penggajian yang baru ini dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Baca juga: Mulai Besok Keluar Masuk Jakarta Wajib Rapid Test Antigen, Kemenhub: Sudah Sesuai Aturan

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap.

Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

"Secara substansial, sistem penggajian berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, dimana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat," kata dia.

Paryono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS.

Begitu pula, dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, dan Jaminan Kesehatan.

Baca juga: BTN Gaet 400.000 Nasabah dalam Program Loyalitas