Organda Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Wajib Rapid Test Antigen di Moda Transportasi Darat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organda Ateng Aryono mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait aturan wajib menunjukkan hasil rapid test antigen bagi masyarakat yang keluar masuk ke Jakarta.

Aturan ini akan mulai berlaku pada 18 Desember-8 Januari 2020 untuk calon penumpang yang akan menaiki angkutan udara, laut, dan bus.

Menurut Ateng, pengecekan hasil tes Covid-19 di moda transportasi darat tak semudah di alat transportasi lainnya.

Baca juga: [POPULER MONEY] PO Bus Merugi Akibat Kewajiban Rapid Test Antigen | Rekor Harga Bitcoin

Hal itu mengingat saat ini banyak angkutan pribadi menjalankan fungsi sebagai angkutan umum untuk mobilitas warga.

Sebab, jenis kendaraan tersebut tidak berangkat dari terminal, tetapi berangkat dari rumah masing-masing.

“Ketika harus diberlakukan, pengecekan seperti apa? Apakah kita punya check point di darat? Jangan sampai nanti menimbulkan efek-efek lain dalam antrean, kemacetan, dan ekses lain,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12/2020).

Ateng pun mempertanyakan mekanisme pengecekan Covid-19 di moda trasnportasi darat.

Sebab, jika berkaca saat PSBB lalu, pengecekan tersebut tak berjalan efektif.

Baca juga: Penumpang Kendaraan Pribadi Tak Wajib Rapid Test Antigen, Pengusaha Bus: Kenapa Hanya Angkutan Umum?

“Mungkinkah setiap mobil harus berhenti, disetop per wilayah, atau bagaimana? Belum lagi banyak angkutan umum illegal dan angkutan pribadi menggunakan jalur tikus dan masuk ke Jakarta memanfaatkan lengahnya petugas,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ateng, penerapan kebijakan tersebut juga akan membuat biaya tambahan bagi para calon penumpang moda transportasi darat.