Sebut 200.000 Wisatawan Domestik Ingin ke Bali, Luhut: Sekarang Kita Ketatkan Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru), antusiasme masyarakat yang ingin berwisata ke Bali begitu tinggi, meski dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, sebanyak 200.000 wisatawan domestik ingin berwisata ke Bali dengan masa kunjungan selama 10 hari.

"Mau ke Bali itu sekarang lebih dari 200.000 orang selama 10 hari," ujarnya di Toba, melalui rekaman yang diterima, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Luhut: Tesla Sampaikan Minat yang Kuat Berinvestasi di RI

Terkait hal itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama dengan pemerintah daerah berupaya menekan agar tidak terjadi kembali tingginya angka kasus orang terinfeksi virus corona.

"Sekarang kita ketatin sedikit. Kalau enggak, nanti gimana. Bali naik lagi (angka kasus covid), sekarang sudah relatif lebih baik," katanya.

Lebih lanjut kata Luhut, tempat-tempat wisata Indonesia memang belum bisa menerima wisatawan asing. Pasalnya, jumlah wisatawan domestik saja mencapai 85 persen. Belum lagi ditambah dari wisatawan asing apabila dibuka secara keseluruhan.

Akibatnya, banyak wisatawan yang tidak akan terkontrol untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid. Justru pemerintah bersama tim Satgas Covid-19 dan pemda terus berupaya terlebih dahulu menekan angka kasus covid yang sempat melonjak saat pasca libur dan cuti bersama di akhir Oktober lalu.

"Kita masih gunakan wisata dalam negeri. Karena wisata dalam negeri kita itu hampir 85 persen kita kontrol semua. Sekarang kita lagi mau kurangin. Jangan terlalu cepat, kalau terlalu buka nanti enggak ada disiplin. Nanti kasusnya naik lagi. Ini yang harus dipahami," ujar dia.

Sebagai informasi, pada rakor pengendalian covid pada Senin (14/12/2020), Luhut meminta kepada gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, mulai hari ini hingga 8 Januari tahun depan, diberlakukan pembatasan jam operasional aktivitas masyarakat.

Baca juga: Luhut Klaim Kanada Suntik Dana Rp 28 Triliun ke SWF Indonesia