Apa yang Mau Diatur Menhub dalam Kepemilikan Drone di RI?

Kompas.com - 19/12/2020, 11:03 WIB
Pengoperasian Drone akan menjadi sangat berbahaya bila diterbangkan oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia penerbangan dalam Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 61, 91, 107 dan PM 37/2020. DOK LANUD HANG NADIM BATAMPengoperasian Drone akan menjadi sangat berbahaya bila diterbangkan oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia penerbangan dalam Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 61, 91, 107 dan PM 37/2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan ( Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan penggunaan sistem teknologi pesawat nirawak ( drone) yang semakin berkembang perlu pengaturan yang baik melalui regulasi seperti halnya untuk pesawat berawak.

" Drone dapat berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Drone menjadi salah satu dari lima peringkat ancaman teratas untuk keselamatan penerbangan, orang, dan aset di darat," kata Menhub Budi Karya dilansir dari Antara, Sabtu (19/12/2020).

Dikatakan Budi, ke depan drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, hobi, fotografi, pemetaan, atau dokumentasi semata namun sangat diharapkan dapat menyediakan koneksi internet di daerah terpencil bahkan mendukung aktivitas pengiriman logistik/barang/paket ke suatu daerah.

Melihat kondisi ini, Budi mengatakan drone dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun jika tidak diatur dan dikelola secara tepat maka drone dapat menimbulkan masalah.

Baca juga: Buka Posko Nataru, Menhub Berpesan Jangan Ada Ego Sektoral

Menurut dia, perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mitigasi risiko guna memastikan kepatuhan keselamatan, keamanan, dan layanan penerbangan.

Sertifikasi drone

Ia menambahkan melihat pengoperasian drone nantinya berada di wilayah udara yang sama dengan pesawat berawak maka regulasi yang sama juga harus diterapkan pada pengoperasian drone, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

"Regulasi yang dimaksud adalah sertifikasi maskapai penerbangan untuk drone yang mengangkut barang, sertifikasi tipe, registrasi dan identifikasi, serta manajemen lalu lintas terintegrasi," ujar dia.

Saat ini sejumlah negara masih mengembangkan kerangka peraturan terkait pengoperasian drone untuk mengangkut barang dengan menyesuaikan persyaratan masing-masing negara.

Baca juga: Luhut Beberkan Alasan Pemerintah Perketat Aturan Masuk Bali

Ia berharap standar harmonisasi regulasi drone untuk mengangkut barang di seluruh dunia dapat segera tercapai sehingga nantinya Indonesia dapat turut serta dalam pemanfaatan teknologi drone dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai penggunaan drone yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X