BPTJ Usul Pengembang Perumahan Harus Sediakan Fasilitas Agkutan Umum

Kompas.com - 19/12/2020, 20:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menilai perlunya fasilitas angkutan umum di areal perumahan, sehingga penggunaan transportasi pribadi pun bisa di tekan. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur ketentuan penyedian fasilitas itu.

Kepala BPTJ Polana B Pramesti mengatakan, pihaknya menginginkan para pengembang perumahan bisa turut memperhitungkan fasilitas angkutan umum saat melakukan pembangunan.

Oleh sebab itu, diharapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai regulator pertanahan, dapat membuat ketentuan yang mewajibkan pengembang dengan batas areal perumahaan tertentu untuk memiliki layanan transportasi umum.

Baca juga: Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

"Ke depannya berharap, kalau ada ketentuan pengembangan kawasan berapa hektar, misalnya, salah satu persyaratannya menyediakan fasilitas angkutan umum dan ajak kerjasama dengan operator ataupun untuk melayani angkutan umum ke arealnya," ungkap Polana dalam diskusi virtual mengenai angkutan umum, Sabtu (19/12/2020).

Ia mengatakan, saat ini sebagian besar pengembang dalam membangun kawasan perumahan hanya memperhitungkan konsumennya menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga umumnya tak ada penyediaan fasilitas transportasi massal di perumahan.

Hal ini disayangkan, sebab pada perkotaaan, penggunaan kendaraan pribadi dapat meningkatkan kemacetan yang berakhir dengan kerugian materil. Seperti Jakarta, kata dia, yang rugi mencapai Rp 100 triliun karena kemacetan.

"Oleh sebab itu, salah satu target BPTJ di 2029 adalah modal share-nya untuk angkutan massal itu 60 persen, dan itu effort-nya cukup berat dan perlu kontribusi semua pihak termausk urban designer," jelas dia.

Terkait upaya memecah kemacetan, kata Polana, salah satunya dengan penyediaan Jabodetabek Residence Connexion (JRC), layanan bus premium ke pemukiman.

Sehingga layanan yang dimulai sejak 2018 itu ditargetkan bisa mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sekaligus mengurangi tumpukan penggunaan salah satu transportasi umum.

"Saat terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Bogor saat pandemi, itu kami juga tambah layanan JRC, dan ternyata masyarakat mau kok bayar sedikit tambahan biaya untuk transportasi umum namun layanan nyaman dan tepat waktu, serta enggak perlu antri," tutup Polana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Whats New
Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Whats New
Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.