Angka tersebut setara dengan 89,2 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 205,7 triliun.
Penerimaan bea dan cukai tersebut pun masih tumbuh 4,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 176,21 triliun.
Sementara untuk PNBP pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 304,9 triliun.
Baca juga: Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?
Angka tersebut setara dengan 103,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 yang sebesar Rp 294,1 triliun.
Sementara bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 362,7 triliun, realisasi tersebut mengalami kontraksi 15,9 persen.
Untuk hibah realisasinya per November 2020 sebesar Rp 9,3 triliun.
Untuk belanja negara secara keseluruhan sudah terealisasi Rp 2.306,7 triliun Angka tersebut setara dengan 84,2 persen dari Perpres 72 2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.
Bila dibandingkan dengan realsiasi per November 2019 lalu yakni sebesar Rp 2.046,6 triliun, realisasi tersebut tumbuh 12,7 persen.
Baca juga: Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Digital Tak Akan Terjadi bila Infrastruktur Tidak Memadai
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.558,7 triliun atau 78,9 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.
"Ini kenaikan belanja yang kami sampaikan dipakai untuk tangani Covid-19 dan dampaknya ke masyarakat. Dengan demikian belanja itu tumbuh 20 persen dibanding tahun lalu yang November belanjakan Rp 1.293 dibanding tahun ini Rp 1.558 triliun kenaikan belanja hingga 20,5 persen," jelas Sri Mulyani.
Bila lebih dirinci, untuk belanja Kementerian atau Lembaha (K/L) tumbuh 18,6 persen dan non K/L tumbuh 22,8 persen.
Belanja K/L realisasinya mencapai Rp 852 triliun lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 718 triliun.
Baca juga: Perekonomian Sudah Ada Tanda-tanda Pulih, tetapi Sri Mulyani Masih Waspada, Mengapa?
Sementara untuk non K/L realisasinya sebesar Rp 706,5 riliun atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 575,3 triliun.
Adapun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) realiassinya asebesar Rp 700,4 triliun atau 97,9 persen dari Perpres 72 yang sebesar Rp 763,9 triliun.
"Sementara tahun lalu realisasinya Rp 752,9 triliun di November jadi ada sedikit kontraksi 0,7 persen," ujar Sri Mulyani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.