Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah, Begini Hitung-hitungan Sri Mulyani

Kompas.com - 21/12/2020, 18:04 WIB
Mutia Fauzia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hitung-hitungannya terkait anggaran vaksinasi.

Sebab, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar biaya vaksinasi untuk masyarakat seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.

Sri Mulyani mengungkapkan, hal pertama yang harus ditentukan yakni jumlah target masyarakat yang bakal mendapatkan vaksinasi.

Baca juga: BI Harap Sisa Dana Tanggung Renteng Digunakan untuk Beli Vaksin Covid-19

Hal tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selain itu juga dari rekomendasi persatuan hali-ahli di bidang pandemi.

"Ada yang menyebutkan 70 persen populasi yang akan divaksinasi, yakni sekitar 182 juta," jelas Sri Mulyani dalam paparan APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12/2020).

Pertimbangan berikutnya yakni dosis vaksin yang harus diberikan.

Rata-rata perhitungan yang saat ini umum digunakan yakni dua dosis setiap orang. Sehingga secara keseluruhan Indonesia membutuhkan 364 juta dosis vaksin.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memperhitungan tingkat efektivitas vaksin. Hal tersebut sedang dihitung bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Rupiah Ditutup Menguat

"Kalau efektivitasnya 90 persen maka vaksin yang harus disediakan lebih dari 100 persen tadi, yakni 182 kali dua plus 10 persen di atasnya, ini tergantung tingkat efektivitas vaksin, karena sekarang sedang diinventarisasi," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, perhitungan lain terkait dengan kemungkinan terjadi kerusakan vaksin dalam distribusi.

Dengan demikian, di dalam proses distribusi jumlah vaksin yang berhasil sampai di tempat tujuan tidak mungkin 100 persen.

"Kalau sudah dihitung, juga dengan jumlah tenaga kesehatan tadi, prioritasnya seperti apa, kami akan bisa mendapat hitungan kemungkinan dana yang dibutuhkan dan bagaimana akan memenuhi," jelas Sri Mulyani.

Adapun untuk saat ini, pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.

Baca juga: China Akan Impor Vaksin Covid-19 Buatan BioNTech

Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, sebanyak Rp 36,4 triliun tidak terserap.

Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk vaksinasi.

"Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.

"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati akrena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com