Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 273,4 Triliun

Kompas.com - 22/12/2020, 08:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi penerimaan pajak hingga November 2020 baru mencapai Rp 925,34 teriliun.

Bila dibandingkan dengan target pemerintah di dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.198,8 triliun, capaian tersebut baru mencapai 77,2 persen. Artinya, masih ada shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 273,46 triliun.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan pajak tersebut merosot 18,6 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.136,13 triliun.

"Kalau dilihat, kita akan tetap menjaga dan terus mempertahankan agar negatifnya tidak semakin dalam,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Ini Rincian Gaji PNS Pajak Beserta Tunjangan yang Diterimanya

Lebih rinci dijelaskan, untuk pajak penghasilan (PPh) migas realisasinya hingga akhir November mencapai Rp 29,2 triliun. Nilai tersebut merosot 44,8 persen bila dibandingkan realisasi November tahun lalu yang mencapai Rp 52,8 triliun.

Penerimaan pajak non migas pun merosot 17,3 persen tahun ini. Yakni dari Rp 1.083,3 triliun realisasi tahun lalu, kini hanya terkumpul Rp 896,2 triliun.

Sri Mulyani pun membagi kembali penjelasan realisasi menjadi lebih detil di dalam empat jenis setoran pajak non migas.

Untuk PPh non migas, realisasinya mencapai Rp 492,6 triliun atau 77 persen dari target Perpres 72. Jumlah tersebut turun 20 persen dari realisasi tahun lalu. Sementara untuk PPN realisasinya Rp 378,8 triliun atau terkontraksi 14,1 persen dari penerimaan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 441,2 triliun.

Sementara untuk pajak pertambahan nilai (PPN) telah terealisasi Rp 19,1 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 6,4 persen dari periode yang sama tahun lalu, dan sisanya adalah pajak lainnya yang realisasinya terkontraksi 3,8 persen dibanding tahun lalu.

Baca juga: Ini Klarifikasi Ditjen Pajak soal Transaksi di Bursa Kena Bea Meterai Rp 10.000

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+