Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lutfi Jadi Mendag, Ekonom: Harus Bisa Ambil Peluang dari Perjanjian Perdagangan Bebas

Kompas.com - 23/12/2020, 05:43 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Lutfi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), menggantikan Agus Suparmanto.

Ini menjadi kali kedua bagi Lutfi, setelah sebelumnya mengisi posisi Mendag pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski sudah berpengalaman, namun Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tantangan yang dihadapi Lutfi saat ini berbeda.

Baca juga: Pengusaha: Keputusan Jokowi Tunjuk Lutfi Jadi Mendag Sudah Tepat

Hal ini mengingat Indonesia sudah banyak menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan berbagai negara.

Di sisi lain, masih ada FTA yang juga perlu dirampungkan dan diimplementasikan.

Beberapa perjanjian yang diselesaikan atau berlaku pada tahun ini, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA), serta ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA).

"Dulu saat menjabat (Mendag) perdagangan internasional belum sekompleks saat ini, apalagi sekarang juga di tengah pandemi. Akhirnya dinamika dan tantangan jadi lebih berat bagi Pak Lutfi sebagai Mendag sekarang, di mana Indonesia harus semakin bisa cari peluang yang memungkinkan," ujar Ahmad kepada Kompas.com, Selasa (22/12/2020).

Ahmad mengatakan, di era perdagangan bebas saat ini, Lutfi harus mampu membawa Indonesia mendapatkan peluang di perdagangan global, sehingga tidak malah hanya menjadi pasar negara lain.

Baca juga: Kerek Investasi, Dubes Lutfi Promosi ke Investor AS

Hal itu perlu dilakukan dengan melakukan diversifikasi pasar dari yang ada saat ini.

Selain itu, mempersiapkan produk buatan dalam negeri bisa berdaya saing di pasar global.

"Mendag yang sekarang perlu bisa memanfaatkan peluang-peluang kerja sama internasional, agar tidak justru malah jadi pasar di tengah Indonesia banyak ikut liberalisasi, ini kan sayang (kalau tidak dimanfaatkan peluangnya)," jelas Ahmad.

Di sisi lain, Lutfi juga memiliki pekerjaan rumah untuk menyosialisasikan berbagai FTA yang sudah dirampungkan dan dijalankan kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir.

Sehingga, manfaat dari setiap perjanjian itu bisa optimal dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Baca juga: Meristek: Pemanfaatan OMAI Bisa Kurangi Beban Neraca Perdagangan RI

"Mungkin pengusaha masih kurang atau perbedaan antar perjanjian, atau kurang jelas memahami perjanjiannya. Nah ini harus dilakukan sosialisasi seluas-luasnya apabila inin manfaatkan fasilitas dari suatu FTA," kata Ahmad.

Ahmad menambahkan, sejalan dengan banyaknya FTA, Lutfi juga harus mampu menjaga konsumen dan produsen dalam negeri dari gempuran barang impor.

Sebab, perdagangan bebas berpotensi besar meningkatkan impor.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kebijakan nontarif, yakni pengaturan standar dan kualitas barang impor yang masuk ke Indonesia.

Sehingga, dipastikan barang yang masuk aman bagi konsumen, tapi sekaligus jadi upaya membatasi masuknya barang impor secara berlebihan.

"Nah mungkin kebijakan ini bisa dimulai, bagaimana Kemendag harus koordinasi dengan kementerian teknis lainnya untuk sama-sama lindungi produsen dalam negeri atau kendalikan impor secara berlebihan," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sri Mulyani Curhat Ditawari Pinjol Tiap Hari

Sri Mulyani Curhat Ditawari Pinjol Tiap Hari

Whats New
Survei: Dompet Digital DANA jadi Pilihan Konsumen di Luar Kota Besar

Survei: Dompet Digital DANA jadi Pilihan Konsumen di Luar Kota Besar

Whats New
Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi

Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi

Whats New
Kemenperin: Ekspor Sektor Makanan dan Minuman Capai Rp 150,3 Triliun di Triwulan I 2024

Kemenperin: Ekspor Sektor Makanan dan Minuman Capai Rp 150,3 Triliun di Triwulan I 2024

Whats New
Kapal Patroli KPLP Tiba di Filipina, Ikut Marine Pollution Exercise 2024

Kapal Patroli KPLP Tiba di Filipina, Ikut Marine Pollution Exercise 2024

Whats New
Simak, Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars lewat Livin' by Mandiri

Simak, Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars lewat Livin' by Mandiri

Spend Smart
KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Liburan Sekolah

KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Liburan Sekolah

Whats New
Membongkar Modus Pemanfaatan Rekening Bank untuk Judi Online

Membongkar Modus Pemanfaatan Rekening Bank untuk Judi Online

Whats New
Anggota DPR Pertanyakan Asal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPR Pertanyakan Asal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Whats New
OJK: Inklusi dan Literasi Keuangan Ibu-ibu Lebih Tinggi dari Bapak-bapak

OJK: Inklusi dan Literasi Keuangan Ibu-ibu Lebih Tinggi dari Bapak-bapak

Whats New
Judi 'Online' Marak, Literasi Keuangan Makin Perlu Digenjot

Judi "Online" Marak, Literasi Keuangan Makin Perlu Digenjot

Whats New
Pengusaha Makanan Minuman Sebut Pelemahan Rupiah Jadi Beban Industri

Pengusaha Makanan Minuman Sebut Pelemahan Rupiah Jadi Beban Industri

Whats New
BI Ungkap 3 Jurus Dorong Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

BI Ungkap 3 Jurus Dorong Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

Whats New
Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Whats New
Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com