Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Erick Thohir Bertransformasi, Ini Hal yang Dilakukan Pupuk Indonesia

Kompas.com - 23/12/2020, 06:05 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki inovasi pada bidang teknologi informasi bernama Distribution Planning and Control System (DPCS).

Teknologi ini berupa sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk bersubsidi yang optimal dan aman sepanjang tahun dari pusat produksi sampai dengan lini IV. 

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, melalui DPCS perusahaan bisa setiap saat memonitor kegiatan distribusi dan memonitor stok pupuk di lapangan untum meminimalisir potensi kekurangan pupuk di daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan distribusi.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Dirikan Perusahaan Pengelola Pupuk Non Subsidi

Hal ini juga sekaligus menjadi upaya Pupuk Indonesia memenuhi arahan Kementerian BUMN untuk bertransformasi.

"Sejak tahun lalu Kami sudah diminta pemegang saham untuk bertransformasi. Jadi tuntutannya adalah penyaluran pupuk yang lebih baik. Karena ini penugasan, Pupuk Indonesia berusaha untuk memaksimalkan, salah satunya melalui inovasi DPCS ini," ujar Gusrizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/12/2020).

Gusrizal menjelaskan, fungsi dan manfaat DPCS yaitu mempermudah monitoring distribusi stok pupuk secara nasional yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia Grup, yang menampilkan data dari lini 1 hingga lini 4 secara real time, termasuk pupuk dalam perjalanan dan juga status pelabuhan.

Dengan begitu, sambung Gusrizal, DPCS dapat dijadikan alat bagi manajemen Pupuk Indonesia dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Pasalnya, berkat DPCS, kini perseroan memiliki fitur Early Warning System pada tiap daerah yang kekurangan atau kelebihan pupuk.

Baca juga: Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

"Kami harus melayani sampai ke ujung perbatasan Ternate sana dan ujung Papua. Untuk itu, kita perlu alat DPCS ini agar tahu kondisi di lapangan ada stok atau tidak, hingga memantau stok yang bergerak. Makanya kita sebut Distribution Planning and Control System," kata Gusrizal.

Gusrizal menambahkan, selain stok pupuk, data yang tersaji dalam sistem DPCS juga meliputi penjualan, alokasi di setiap daerah, kapasitas gudang, posisi pupuk yang dalam perjalanan baik darat maupun laut, kontak staf pemasaran di masing-masing wilayah, distributor, pengecer serta informasi rinci lainnya.

"Saat ini telah tersaji dalam sistem DPCS produk subsidi untuk jenis Urea dan NPK. Kami tengah dalam proses melengkapi produk subsidi lainnya seperti ZA, SP-36, dan Organik," beber dia.

Secara teknis, DPCS merupakan data terintegrasi yang berbasiskan data geospasial.

Basis data utama DPCS didapat dari beberapa sistem yang sudah dimiliki Pupuk Indonesia Grup.

Baca juga: Mentan SYL Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Data-data tersebut dikumpulkan pada warehouse untuk selanjutnya ditampilkan dalam bentuk web berbasis data spasial.

Inovasi ini sangat kompleks karena meliputi wilayah distribusi pupuk subsidi yang sangat luas, dengan karakter setiap wilayah berbeda dan unik, melibatkan banyak distributor dan pengecer.

Meski begitu, kompleksitas DPCS dipermudah melalui Distribution Requirement Planning (DRP), yakni model skenario dan struktur distribusi yang terdiri dari pusat produksi, wilayah provinsi, kabupaten/kota dan gudang yang terbagi pada beberapa kelompok data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com