Minta Jokowi Revisi RPP Turunan UU Cipta Kerja, Petani Sawit Ancam Demo

Kompas.com - 23/12/2020, 20:25 WIB
Ilustrasi kelapa sawit. Berry Subhan Putra/Kompas.comIlustrasi kelapa sawit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berencana melakukan demonstrasi langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika permintaannya terkait UU Cipta kerja dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) pada sektor perkebunan dan kehutanan tak ditanggapi.

Para petani sawit tersebut secara khusus menolak kebijakan terkait lahan perkebunan sawit rakyat yang dinilai malah memberatkan.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, penolakan telah diberikan kepada Jokowi dan para menteri terkait pada 21 Desember 2020. Namun hingga saat ini memang belum ada respons dari pemerintah terkait penolakan itu.

"Kami sudah melakukan tahapan surat-menyurat kepada Pak Presiden, kalau ini tidak ditanggapi maka kami akan melobi ke DPR. Tapi kalau enggak bisa juga, dan RPP akhirnya disahkan jadi PP, apa boleh buat, sudah setuju 22 provinsi turun ke Jakarta unjuk rasa kepada pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Daftar 7 Konglomerat Sawit Paling Tajir di Indonesia

Ia menjelaskan, ada sejumlah penolakan dalam RPP sektor perkebunan dan kehutanan, yang merupakan aturan turunan dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya terkait penggunaan lahan di kawasan hutan.

Di mana luasan perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan disebutkan sebanyak 3,2 juta hektar. Padahal, mayoritas petani sawit masih belum mengetahui perhitungan yang menentukan luas perkebunan yang masuk kawasan hutan.

Di sisi lain, perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan berusia kebun 5-37 tahun sudah dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat di hadapan kepala desa, camat, ada bukti pembayaran PBB, dan ada yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Pekebun sawit rakyat tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan serta akses tentang status lahan yang mereka tanami dan melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS, berbeda dengan korporasi," jelas Gulat.

Sementara pemerintah juga ingin perkebunan sawit rakyat mengikuti program peremajaan dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hal itu tidak bisa dilakukan jika perkebunan terindikasi dalam kawasan hutan.

Selain itu, dirasa sulit karena pekebun sawit rakyat tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pengurusan legalitas lahan ke kementerian dan lembaga terkait secara parsial, seperti yang dilakukan perusahaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini  Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Whats New
Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Whats New
Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Whats New
Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Whats New
Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Whats New
Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Whats New
Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Whats New
Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Whats New
Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Rilis
Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X