Minta Jokowi Revisi RPP Turunan UU Cipta Kerja, Petani Sawit Ancam Demo

Kompas.com - 23/12/2020, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berencana melakukan demonstrasi langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika permintaannya terkait UU Cipta kerja dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) pada sektor perkebunan dan kehutanan tak ditanggapi.

Para petani sawit tersebut secara khusus menolak kebijakan terkait lahan perkebunan sawit rakyat yang dinilai malah memberatkan.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, penolakan telah diberikan kepada Jokowi dan para menteri terkait pada 21 Desember 2020. Namun hingga saat ini memang belum ada respons dari pemerintah terkait penolakan itu.

"Kami sudah melakukan tahapan surat-menyurat kepada Pak Presiden, kalau ini tidak ditanggapi maka kami akan melobi ke DPR. Tapi kalau enggak bisa juga, dan RPP akhirnya disahkan jadi PP, apa boleh buat, sudah setuju 22 provinsi turun ke Jakarta unjuk rasa kepada pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Daftar 7 Konglomerat Sawit Paling Tajir di Indonesia

Ia menjelaskan, ada sejumlah penolakan dalam RPP sektor perkebunan dan kehutanan, yang merupakan aturan turunan dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya terkait penggunaan lahan di kawasan hutan.

Di mana luasan perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan disebutkan sebanyak 3,2 juta hektar. Padahal, mayoritas petani sawit masih belum mengetahui perhitungan yang menentukan luas perkebunan yang masuk kawasan hutan.

Di sisi lain, perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan berusia kebun 5-37 tahun sudah dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat di hadapan kepala desa, camat, ada bukti pembayaran PBB, dan ada yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Pekebun sawit rakyat tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan serta akses tentang status lahan yang mereka tanami dan melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS, berbeda dengan korporasi," jelas Gulat.

Sementara pemerintah juga ingin perkebunan sawit rakyat mengikuti program peremajaan dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hal itu tidak bisa dilakukan jika perkebunan terindikasi dalam kawasan hutan.

Selain itu, dirasa sulit karena pekebun sawit rakyat tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pengurusan legalitas lahan ke kementerian dan lembaga terkait secara parsial, seperti yang dilakukan perusahaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Whats New
Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Whats New
4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

Whats New
4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

Spend Smart
Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Whats New
Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Spend Smart
Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Whats New
SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

Whats New
Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Whats New
Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Whats New
Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Whats New
Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Whats New
4 Langkah Bekerja dengan Efisien dan Efektif

4 Langkah Bekerja dengan Efisien dan Efektif

Work Smart
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax dkk, tetapi Naikkan Harga Dex Series

Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax dkk, tetapi Naikkan Harga Dex Series

Whats New
Inflasi dan Stagflasi Global Mengintai, Ini 4 Tips untuk Antisipasi Dampaknya

Inflasi dan Stagflasi Global Mengintai, Ini 4 Tips untuk Antisipasi Dampaknya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.