Minta Jokowi Revisi RPP Turunan UU Cipta Kerja, Petani Sawit Ancam Demo

Kompas.com - 23/12/2020, 20:25 WIB
Ilustrasi kelapa sawit. Berry Subhan Putra/Kompas.comIlustrasi kelapa sawit.

Penolakan lainnya adalah kebijakan mengenai sanksi administrasi dalam RPP yang dinilai sangat merugikan petani. Pertama, sanksi administrati hanya dibuat untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan.

"Jadi jika proses tahapan ini belum tuntas maka kawasan hutan belum sah secara hukum. Padahal banyak lahan petani sawit yang di klaim berada dalam kawasan hutan yang belum mencapai tahap penetapan," kata dia.

Kedua, RPP tersebut mengunci definisi perizinan berusaha menjadi terbatas pada izin lokasi dan izin usaha di bidang perkebunan. Padahal petani sawit tidak memiliki izin-izin tersebut karena memang tidak diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya ataupun aturan lainnya.

Baca juga: Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Gugat Uni Eropa ke WTO Awal 2021

Ketiga, sanksi administrasi juga dinilai menutup peluang bagi para pekebun yang lahannya 6-25 hektar untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan. Padahal ketentuan hukum di bidang perkebunan telah memberikan hak bagi petani sawit untuk mengelola lahannya maksimal 25 hektar.

Keempat, petani disebut harus tinggal di dalam lahan perkebunan minimum lima tahun berturut-turut, namun hal ini dinilai tak masuk akal. Lantaran petani terbagi tiga tipologi, petani sekaligus pekerja, petani hanya sebagai pemilik, dan petani sebagai mitra.

Kelima, penghitungan pengenaan denda dari sanksi administrasi terkait penggunaan kawasan hutan dinilai tak akan sanggup dipenuhi petani, malah hanya semakin memberatkan petani.

Keenam, pemerintah yang membuka ruang untuk tetap melanjutkan penyidikan atas dugaan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dinilai malah bertentangan dengan beleid itu sendiri.

Terkait penolakan tersebut, Gulat mengatakan, ada beberapa usulan Apkasindo kepada pemerintah. Di antaranya, mengeluarkan seluruh areal kebun sawit (eksisting) dari kawasan hutan.

Lalu memperluas defenisi perizinan berusaha, termasuk diantaranya STDB, Hak-Hak Adat, Tanda Bukti Jual Beli Lahan Pekebun dan tanda bukti hak lainnya yang diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Memasukkan hak dan kepentingan rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan kedalam penyusunan RPP dengan membuat pasal-pasal khusus tentang penyelesaian kepemilikan lahan pekebun sawit. Lalu melakukan fasilitasi dan mempermudah proses penyelesaian klaim kawasan hutan.

Serta denda administrasi yang dibebankan kepada petani sawit yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan maksimal sebesar Rp 1 juta per hektar.

Baca juga: Meski Indonesia Jadi Produsen Terbesar Dunia, Data Kelapa Sawit Masih Mengacu pada Malaysia

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | 'Strict Parents', Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | "Strict Parents", Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

Rilis
Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X