Minta Jokowi Revisi RPP Turunan UU Cipta Kerja, Petani Sawit Ancam Demo

Kompas.com - 23/12/2020, 20:25 WIB
Ilustrasi kelapa sawit. Berry Subhan Putra/Kompas.comIlustrasi kelapa sawit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berencana melakukan demonstrasi langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika permintaannya terkait UU Cipta kerja dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) pada sektor perkebunan dan kehutanan tak ditanggapi.

Para petani sawit tersebut secara khusus menolak kebijakan terkait lahan perkebunan sawit rakyat yang dinilai malah memberatkan.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, penolakan telah diberikan kepada Jokowi dan para menteri terkait pada 21 Desember 2020. Namun hingga saat ini memang belum ada respons dari pemerintah terkait penolakan itu.

"Kami sudah melakukan tahapan surat-menyurat kepada Pak Presiden, kalau ini tidak ditanggapi maka kami akan melobi ke DPR. Tapi kalau enggak bisa juga, dan RPP akhirnya disahkan jadi PP, apa boleh buat, sudah setuju 22 provinsi turun ke Jakarta unjuk rasa kepada pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Daftar 7 Konglomerat Sawit Paling Tajir di Indonesia

Ia menjelaskan, ada sejumlah penolakan dalam RPP sektor perkebunan dan kehutanan, yang merupakan aturan turunan dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya terkait penggunaan lahan di kawasan hutan.

Di mana luasan perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan disebutkan sebanyak 3,2 juta hektar. Padahal, mayoritas petani sawit masih belum mengetahui perhitungan yang menentukan luas perkebunan yang masuk kawasan hutan.

Di sisi lain, perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan berusia kebun 5-37 tahun sudah dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat di hadapan kepala desa, camat, ada bukti pembayaran PBB, dan ada yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Pekebun sawit rakyat tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan serta akses tentang status lahan yang mereka tanami dan melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS, berbeda dengan korporasi," jelas Gulat.

Sementara pemerintah juga ingin perkebunan sawit rakyat mengikuti program peremajaan dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hal itu tidak bisa dilakukan jika perkebunan terindikasi dalam kawasan hutan.

Selain itu, dirasa sulit karena pekebun sawit rakyat tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pengurusan legalitas lahan ke kementerian dan lembaga terkait secara parsial, seperti yang dilakukan perusahaan.

Penolakan lainnya adalah kebijakan mengenai sanksi administrasi dalam RPP yang dinilai sangat merugikan petani. Pertama, sanksi administrati hanya dibuat untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan.

"Jadi jika proses tahapan ini belum tuntas maka kawasan hutan belum sah secara hukum. Padahal banyak lahan petani sawit yang di klaim berada dalam kawasan hutan yang belum mencapai tahap penetapan," kata dia.

Kedua, RPP tersebut mengunci definisi perizinan berusaha menjadi terbatas pada izin lokasi dan izin usaha di bidang perkebunan. Padahal petani sawit tidak memiliki izin-izin tersebut karena memang tidak diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya ataupun aturan lainnya.

Baca juga: Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Gugat Uni Eropa ke WTO Awal 2021

Ketiga, sanksi administrasi juga dinilai menutup peluang bagi para pekebun yang lahannya 6-25 hektar untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan. Padahal ketentuan hukum di bidang perkebunan telah memberikan hak bagi petani sawit untuk mengelola lahannya maksimal 25 hektar.

Keempat, petani disebut harus tinggal di dalam lahan perkebunan minimum lima tahun berturut-turut, namun hal ini dinilai tak masuk akal. Lantaran petani terbagi tiga tipologi, petani sekaligus pekerja, petani hanya sebagai pemilik, dan petani sebagai mitra.

Kelima, penghitungan pengenaan denda dari sanksi administrasi terkait penggunaan kawasan hutan dinilai tak akan sanggup dipenuhi petani, malah hanya semakin memberatkan petani.

Keenam, pemerintah yang membuka ruang untuk tetap melanjutkan penyidikan atas dugaan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dinilai malah bertentangan dengan beleid itu sendiri.

Terkait penolakan tersebut, Gulat mengatakan, ada beberapa usulan Apkasindo kepada pemerintah. Di antaranya, mengeluarkan seluruh areal kebun sawit (eksisting) dari kawasan hutan.

Lalu memperluas defenisi perizinan berusaha, termasuk diantaranya STDB, Hak-Hak Adat, Tanda Bukti Jual Beli Lahan Pekebun dan tanda bukti hak lainnya yang diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Memasukkan hak dan kepentingan rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan kedalam penyusunan RPP dengan membuat pasal-pasal khusus tentang penyelesaian kepemilikan lahan pekebun sawit. Lalu melakukan fasilitasi dan mempermudah proses penyelesaian klaim kawasan hutan.

Serta denda administrasi yang dibebankan kepada petani sawit yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan maksimal sebesar Rp 1 juta per hektar.

Baca juga: Meski Indonesia Jadi Produsen Terbesar Dunia, Data Kelapa Sawit Masih Mengacu pada Malaysia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Tekankan 3 Aspek Perlindungan Pekerja Perempuan, Apa Saja ?

Menaker Tekankan 3 Aspek Perlindungan Pekerja Perempuan, Apa Saja ?

Whats New
 Sukses Kembangkan Eatlah, Charina Prinandita Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Sukses Kembangkan Eatlah, Charina Prinandita Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
BI Catat Transaksi Uang Elektronik Melonjak 42 Persen, Apa Pendorongnya?

BI Catat Transaksi Uang Elektronik Melonjak 42 Persen, Apa Pendorongnya?

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Ada Antrean Panjang Pencairan BPUM, Ini Kata Kemenkop UKM

Ada Antrean Panjang Pencairan BPUM, Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Mau Cari Tambahan THR? Coba Berburu Saham yang Tebar Dividen Ini

Mau Cari Tambahan THR? Coba Berburu Saham yang Tebar Dividen Ini

Earn Smart
Cair H-10 Lebaran, Ini Besaran THR yang Diterima PNS

Cair H-10 Lebaran, Ini Besaran THR yang Diterima PNS

Whats New
Indonesia Ekspor Cysteine ke Amerika Serikat Senilai 800.000 Dollar AS

Indonesia Ekspor Cysteine ke Amerika Serikat Senilai 800.000 Dollar AS

Whats New
Deretan Anak Muda Indonesia yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia

Deretan Anak Muda Indonesia yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia

Work Smart
Begini Cara Jadi Wanita Mandiri secara Finansial

Begini Cara Jadi Wanita Mandiri secara Finansial

Work Smart
[POPULER MONEY] Penjelasan Sandiaga soal Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang | Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

[POPULER MONEY] Penjelasan Sandiaga soal Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang | Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Whats New
Grab Masuk Emtek, Ini Rencana Pengembangan Bisnisnya

Grab Masuk Emtek, Ini Rencana Pengembangan Bisnisnya

Whats New
Kompaknya Luhut dan Sandiaga Sambut Investasi UEA Rp 7 Triliun di Aceh

Kompaknya Luhut dan Sandiaga Sambut Investasi UEA Rp 7 Triliun di Aceh

Whats New
Pimpin Perusahaan Ventura di Usia Muda, Dua Pemuda Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pimpin Perusahaan Ventura di Usia Muda, Dua Pemuda Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Work Smart
Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X