PR Berat Menteri KKP: Selaraskan Kebijakan dengan Prinsip Ekonomi Keberlanjutan

Kompas.com - 24/12/2020, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana keberlanjutan dalam sektor bahari sudah sejak lama dibahas. Namun CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa menilai, masih ada jarak (gap) antara kebijakan yang mendukung keberlanjutan dengan pelaksanaannya.

Padahal, secara tekstual, sebenarnya sudah terdapat kesesuaian antara kebijakan kelautan nasional yang ada saat ini dengan prinsip keberlanjutan atau sustainable ocean economy (SOE).

Beberapa kebijakan yang dimaksud, antara lain mulai UUD 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Presiden yang mengatur tentang keberlanjutan tersebut.

"Persoalannya di level aksi. Birokrasi kita cara pandangnya heavy economic growth dan ingin quick win sekalipun itu merusak ekosistem. Jadi ini tantangan untuk Pak Jokowi, Menko Perekonomian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru," kata Mas Achmad Santosa saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Menteri KP, Trenggono Tak Sabar Bertemu Nelayan

Pria yang akrab disapa Otta ini menuturkan, cara pandang menteri-menteri dan kepala daerah dengan paradigma SOE masih sangat berbeda.

Padahal sebetulnya, investasi hijau (green investment) di laut sangat menguntungkan secara ekonomi dibanding biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikannya.

Mengutip laporan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, perbandingan antara nilai keuntungan manfaat ekonomi dengan biaya konservasi dan restorasi mangrove adalah 3 banding 1, dengan taksiran nilai ekonomi yang didapat sebesar 200 miliar dollar AS.

"Intinya SOE ini adalah peluang Indonesia apakah mampu kita mendorong ekonomi kelautan yang mendorong tripple win," ungkap Otta.

Adapun tripple win terdiri dari penjagaan daya dukung ekosistem laut agar berkelanjutan (protect effectively), pemanfaatan ekonomi kelautan tanpa merusak ekosistem (produce sustainably), dan penyejahteraan atau pendistribusian manfaat bagi rakyat secara merata dan berkeadilan (prosper equitably).

Lebih lanjut Otta menuturkan, pemerintah perlu membuat tim pakar untuk menyusun status kekayaan laut, kesehatan laut, dan assesment terhadap pendistribusian manfaat laut yang adil.

Tim yang terdiri dari pakar independen dan pemangku kepentingan ini diperlukan sebab pengambilan keputusan tentang SOE membutuhkan data dan informasi yang scientific dan reliable.

"Apakah laut yang membentang luas sudah berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan kecil? Kita butuh dokumen itu yang disusun oleh pakar-pakar," pungkasnya.

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing, Menteri KP Ad Interim Sebut Pengawasan Tidak Pernah Kendur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak 'Jebol'

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak "Jebol"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Whats New
Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Whats New
Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Whats New
Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Whats New
Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.