Kompas.com - 25/12/2020, 08:36 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan usai dilantik jadi menteri, Rabu (23/12/2020). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan usai dilantik jadi menteri, Rabu (23/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, agar regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna memperbaiki kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Soal benur (ekspor benih lobster) akan kita evaluasi karena saya cinta keberlanjutan lingkungan," kata Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari Antara, Jumat (25/12/2020).

Menurut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu, ada beberapa pesan dari Presiden Jokowi yang perlu dievaluasi, salah satunya adalah terkait ekspor benih lobster.

Trenggono berpendapat bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak lingkungan maka generasi mendatang bakal tidak memperoleh manfaat.

Baca juga: Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur

Ia menyatakan telah melepas jabatan Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.

Terkait jabatan tersebut, Trenggono menyebutkan bahwa jabatan itu ex-officio karena terkait dengan jabatannya sebagai Wamenhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PT Agro Industri Nasional (PT Agrinas) adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan, dalam pembinaan Kementerian Pertahanan RI untuk menjalankan peran strategis mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.

Untuk itu, ujar dia, yang bakal menggantikan posisi komisaris tersebut adalah Wamenhan selanjutnya.

Baca juga: Menteri Trenggono Jawab Tudingan Soal Keterlibatannya di Perusahaan Pengekspor Benur

Di tempat terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi terkait regulasi lobster yang dikeluarkan KKP.

"Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020," kata Moh Abdi Suhufan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

Whats New
BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X