[POPULER MONEY] Kemungkinan Program OKE OCE di Kemenparekraf | Utang Pemerintah Tembus Rp 5.910 Triliun

Kompas.com - 26/12/2020, 07:24 WIB
Sandiaga Uno saat mengisi acara Mentoring dan Dialog Kewirausahaan OKE OCE Millenials dan Emak-Emak di Lapak Ngopi, Jalan Panatayudha I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Senin (18/2/2019). KOMPAS.com/FARIDA FARHANSandiaga Uno saat mengisi acara Mentoring dan Dialog Kewirausahaan OKE OCE Millenials dan Emak-Emak di Lapak Ngopi, Jalan Panatayudha I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Senin (18/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ingat program OKE OCE yang digagas Sandiaga Uno?

Program tersebut sempat ia galakkan sewaktu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Dengan OKE OCE, Sandiaga memberdayakan sejumlah UMKM untuk mengembangkan sejumlah potensi mereka. 

Sekarang, saat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga mempertimbangkan untuk menerapkan lagi program tersebut.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Pandemi Covid-19 Bikin Indonesia Terjerumus ke Jurang Resesi Pertama Kalinya Sejak 1998

Selain berita soal OKE OCE, ada beberapa berita lainnya yang masuk daftar populer Money Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Berikut rangkumannya:

1. Jadi Menteri Jokowi, Sandiaga Uno Pikir-pikir Realisasikan OKE OCE

Sandiaga menyatakan akan mendiskusikan dengan jajarannya di Kemenparekraf terkait kemungkinan pengembangan lebih lanjut program OK OCE yang pernah dirintisnya dahulu.

Ia mengaku baru saja mendapatkan laporan dari perkumpulan pergerakan OK OCE di lapangan bahwa sebagian besar anggota binaannya bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fakta itu menjadi potensi besar yang bisa digarap sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19. 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Janji Menteri KP Baru Soal Ekspor Benih Lobster

Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, agar regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna memperbaiki kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

Menanggapi hal itu, Trenggono memastikan akan mengevaluasi kebijakan ekspor itu karena cinta keberlanjutan lingkungan.

Ia berpendapat bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak lingkungan maka generasi mendatang bakal tidak memperoleh manfaat.

Trenggono juga menanggapi soal jabatannya di PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. 

Bagaimana penjelasannya? Baca selengkapnya di sini.

3. Jiwasraya Beberkan Risiko Bagi Nasabah Penolak Restrukturisasi Polis

Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjelaskan risiko bagi nasabah yang menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan pemerintah dalam upaya penyelamatan seluruh polis.

Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, Mahelan Prabantarikso, menjelaskan jika ada nasabah yang tidak setuju atau tidak merespon restrukturisasi, maka polis mereka akan tetap berada di Jiwasraya sebagai piutang bersama aset dan liabilitas yang tidak bersih.

Dalam menawarkan restrukturisasi kepada pemegang polis, perseroan melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi.

Apa saja? Klik di sini untuk baca selengkapnya.

4. Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukumnya

Dalam perselisihan masalah agraria atau pertanahan, istilah hak guna usaha atau HGU seringkali terdengar.

HGU adalah salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh negara.

Dikutip dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Jumat (25/12/2020), HGU artinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Tidak semua orang atau perusahaan dapat memiliki HGU yang diberikan negara. Ada beberapa aturan yang menyertainya.

Namun secara umum, pihak-pihak yang dapat memiliki HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penjelasan selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Utang Pemerintah Tembus Rp 5.910 Triliun

Posisi utang pemerintah pusat per akhir November 2020 mencapai Rp 5.910,64 triliun.

Dikutip dari buku APBN KiTa, Jumat (25/12/2020) rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,13 persen.

Nilai utang tersebut meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut laporan itu, peningkatan nilai utang disebabkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional

Klik di sini untuk baca selengkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

Whats New
Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Whats New
Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

Rilis
WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X