Babak Belur APBN 2020: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Meroket

Kompas.com - 26/12/2020, 16:38 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

Di sisi lain, DJP juga harus memberikan dukungan dan membantu wajib pajak mendapatkan insentif pajak agar ekonomi tetap berjalan dan membantu dunia usaha.

Sementara itu dilansir dari Harian Kompas, realisasi belanja negara per 30 November 2020 mencapai Rp 2.306,7 triliun atau naik 12,7 persen dibandingkan November 2019.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut 56 Persen Surat Utang Negara Dikantongi Ibu-ibu

Kenaikan bersumber dari belanja pemerintah pusat yang sebesar 20,5 persen, sementara transfer ke daerah dan dana desa turun 0,7 persen.

Sri Mulyani menambahkan, 19.871 satuan kerja kementerian/lembaga akan segera menuntaskan pencairan anggaran. Belanja negara pada akhir tahun diproyeksikan meningkat 12,7 persen dibandingkan tahun 2019.

Percepatan pencairan anggaran ditempuh melalui penyederhanaan regulasi pelaksanaan anggaran, percepatan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penyesuaian aturan penyampaian surat perintah membayar, percepatan pembayaran melalui mekanisme uang persediaan dan tambahan uang persediaan.

Pembayaran vaksin

Pengeluaran APBN yang cukup menyedot salah satunya adalah pengadaan vaksin. Sri Mulyani memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun dari realokasi APBN.

Baca juga: Sri Mulyani dan Erick Thohir Buka Rekrutmen untuk Dewan Pengawas LPI

Duit itu berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.

“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Ia menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator.

Adapun indikator itu di antaranya Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Jual Beli Saham Tak Dikenai Bea Materai Rp 10.000

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X