Kompas.com - 27/12/2020, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen pada tahun depan. Dengan cukai rokok naik, pemerintah berharap ada tambahan penerimaan negara dalam APBN 2021.

Kenaikan ini terdiri dari industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) golongan I 18,4 persen, sigaret putih mesin golongan II A 16,5 persen, dan sigaret putih mesin IIB 18,1 persen.

Selanjutnya sigaret kretek mesin (SKM) golongan I 16,9 persen, sigaret kretek mesin II A 13,8 persen, dan sigaret kretek mesin II B 15,4 persen. Kemudian tidak ada kenaikan tarif cukai untuk segmen sigaret kretek tangan (SKT).

"Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5 persen," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya seperti dikutip pada Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Daftar 3 Komponen yang Tarifnya Bakal Naik di 2021

Untuk diektahui, pembahasan kebijakan terkait cukai hasil tembakau tahun ini cukup alot. Pengumuman kenaikan tarif cukai yang biasanya dilakukan di akhir Oktober pun molor hingga awal Desember ini.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu terjadi lantaran kebijakan tersebut digodok dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu untuk menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi seperti pekerja dan petani.

"Sehingga dalam hal ini kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum, yang terdampak Covid-19 terutama kelompok pekerja dan petani," ujar Sri Mulyani.

Ia juga mewaspadai peredaran rokok ilegal yang berisiko meningkat akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

Baca juga: Meski Ada Corona, Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Justru Naik

Bendahara Negara itu pun meminta agar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meningkatkan tindakan preventif dan represif untuk menindak peredaran rokok ilegal di dalam negeri.

"Saya akan tetap meminta teman jajaran DJBC dengan kenaikan CHT ini tetap meningkatkan kewaspadaannya. Tetap dilakukan tindakan preventif dan represif seperti yang sudah selama ini dilihat," jelas Sri Mulyani.

"Ini merupakan aspek penting agar kebijakan kenaikan CHT tidak dilemahkan dengan rokok ilegal yang tidak bayar cukai," imbuh dia.

Sri Mulyani mengatakan, terdapat dilema dalam perumusan kebijakan cukai rokok naik. Pasalnya, tarif cukai rokok perlu naik untuk menekan prevalensi merokok. Namun di sisi lain, ketika cukai rokok naik, celah untuk produsen rokok ilegal kian lebar.

Baca juga: Harga Rokok Naik, Akankah Perokok Usia Dini Berkurang?

Hal itu terlihat dari survei rokok ilegal terakhir yang dilakukan tahun 2020 ini. Jumlah rokok ilegal yang beredar mencapai 4,86 persen, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 3 persen.

"Ini menggambarkan, ketika kami naikkan CHT cukup tinggi, maka kenaikan rokok ilegal juga meningkat," ujar Sri Mulyani.

Pengusaha rokok protes

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada (CHT) tahun 2021 tidak wajar.

Menurut Ketua Gappri Henry Najoan, kenaikan CHT sebesar 12,5 persen akan memberatkan para pelaku industri. Pasalnya, dampak dari pandemi Covid-19 diyakini masih akan dirasakan hingga tahun depan.

Baca juga: Pengusaha Sebut Kenaikan Cukai Rokok Naik 12,5 Persen Tidak Wajar, Ini Alasannya

“Tidak wajar sebab kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sangat tinggi di tahun 2020 kemarin. Apalagi saat ini angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih minus,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dengan adanya kenaikan CHT tersebut, masing-masing layer rokok mengalami kenaikan berkisar antara 13,8 persen sampai 18,4 persen.

Lebih lanjut, Henry membandingkan kenaikan cukai saat ini dengan kondisi normal. Pada tahun-tahun sebelumnya dengan posisi angka pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen kenaikan cukai rata-rata 10 persen sudah berdampak pada penurunan produksi IHT sekitar 1 persen.

"Kenaikan cukai yang tinggi ini menyebabkan gap harga antara rokok ilegal dengan legal semakin jauh. Bertambahnya jumlah penindakan rokok ilegal dapat diartikan semakin maraknya rokok ilegal, bahkan terus meningkat akibat gap yang semakin tinggi," tutur dia.

Baca juga: Akibat Rokok Ilegal, Negara Rugi Rp 5 Triliun

Selain itu, Gappri mencatat, industri belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai tahun 2020 sebesar 23 persen dan harga jual eceran 35 persen.

Oleh karenanya, Henry menegaskan, pihaknya keberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang dinilai sangat tinggi.

"Meski keberatan, industri hasil tembakau menghormati keputusan pemerintah dan akan menaati kebijakan yang telah dibuat (cukai rokok naik)," ucap Henry.

Berikut rincian lengkap tarif cukai yang naik di 2021:

Sigaret Putih Mesin

  • Sigaret Putih Mesin Golongan I 18,4 persen
  • Sigaret Putih Mesin Golongan IIA 16,5 persen
  • Sigaret Putih Mesin Golongan IIB 18,1 persen

Sigaret Kretek Mesin

  • Sigaret Kretek Mesin Golongan I 16,9 persen
  • Sigaret Kretek Mesin Golongan IIA 13,8 persen
  • Sigaret Kretek Mesin Golongan IIB 15,4 persen

Baca juga: Sosok 2 Konglomerat Terkaya Indonesia dari Jualan Rokok

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauziah, Ade Miranti, Rulli R. Ramli | Editor: Bambang P. Jatmiko, Erlangga Djumena)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Kompas.com


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Whats New
Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Whats New
Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Whats New
Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Whats New
Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Whats New
Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Earn Smart
Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Spend Smart
PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

Whats New
UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

Whats New
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

Work Smart
APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.