Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2020: Jalan Terjal Eskpor Benih Lobster

Kompas.com - 29/12/2020, 10:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2020 menjadi tahun-tahun krusial dalam perjalanan ekspor benih lobster. Pengesahan Peraturan Menteri yang menjadi titik balik ekspor benih lobster mulai diterbitkan pada 2020, meski wacananya sudah digaungkan pada September 2019 silam.

Pintu masuk ekspor benih lobster setelah Susi Pudjiastuti lengser ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI.

Meski sudah dilarang, Menteri KP Edhy Prabowo telah menerbitkan aturan tentang ekspor benur yang baru. Beleid ekspor benih lobster (benur) diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020.

Baca juga: Saat NU dan Muhammadiyah Kompak Minta Ekspor Benih Lobster Dihentikan

Penerbitan aturan baru sontak dikritisi berbagai pihak, akhirnya diwarnai pro-kontra yang semakin menjadi-jadi. Sikap kontra salah satunya ditunjukkan oleh Susi Pudjiastuti.

Susi memang mantan menteri yang paling vokal soal isu keberlanjutan lingkungan. Menurutnya ekspor benih lobster bisa membahayakan lingkungan dan memunahkan plasma nutfah.

"Kalau sekarang ini dibuka lalu ada kuota, mohon maaf saya ini sangat anti perdagangan yang memakai kuota. Saya ini sangat anti sistem ekonomi plasma dan inti plasma. Ini prinsip pribadi," kata Susi dalam diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Saat serah-terima jabatan kepada Edhy, Susi percaya penuh bahwa Edhy bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah dijalaninya selama ini. Namun kepercayaan itu berbalik menjadi serangan. Susi kerap mengkritik Edhy Prabowo melalui Twitter pribadi miliknya.

"Ya prihatin saja, cannot do anything. Sedih saja. saya akan suarakan pendapat saya untuk reminding everyone. Bagaimanapun juga sebagai warga negara, saya punya tanggung jawab untuk menyuarakan sesuatu untuk menjadi lebih baik," kata Susi pada April 2020.

Rawan kongkalikong

Susi yang menjadi pengusaha di sektor bahari menyampaikan kesaksiannya, bahwa ekspor benih lobster rawan kongkalikong dan rawan mafia. Di masanya pun, suap-menyuap sudah terjadi. Susi sempat mengaku ditawari uang hingga Rp 5 triliun namun ditolaknya.

Dia merasa paham betul, ekspor benur rentan dikomersialisasi pengusaha besar, bukan nelayan asing yang justru disebut-sebut Edhy dalam beberapa kesempatan.

Pengusaha besar umumnya mempekerjakan nelayan kecil untuk menangkap benih lobster. Sebab cara pengambilan benur hanya menggunakan perahu kecil.

Baca juga: Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Setelah berhasil menangkap bibit lobster, para nelayan kecil lalu menjualnya ke pengusaha besar dengan harga murah. Pengusaha besar tersebut memiliki akses yang lebih baik untuk mengirimkannya ke luar negeri.

"Dia (nelayan) ambil bibitnya (lobster), dia perjualbelikan ke pengusaha yang punya akses untuk kirim (ekspor) bibit lobster ke Vietnam untuk dibesarkan. Perdagangan lintas negara kan harus lewat border, memerlukan kapal, memerlukan sarana prasarana yang tidak bisa orang kecil lakukan," ungkap Susi, (25/4/2020).

Edhy kekeuh, ekspor benih lobster tetap harus dibuka karena banyak nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada penangkapan benur.

Susi lantas merasa geli bila salah satu alasan diizinkannya ekspor benih lobster karena banyak nelayan yang mengantungkan hidupnya menjadi pencari benih. Padahal, sumber daya laut bukan hanya benih lobster saja.

"Sekarang diwacanakan pengambil bibit nanti ambil apa kalau tidak ambil bibit? Ya lucu, ya masa di laut itu isinya cuma bibit lobster? Adanya bibit karena ada emak lobster. Lobster besar inilah yang ditangkap, jangan bibitnya," kata Susi dalam diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Tidak ingin memperkaya diri

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Edhy menyatakan tidak memiliki niat untuk memperkaya diri-sendiri. Pernyataan ini dibuat lantaran sindiran mengenai banyaknya kader Partai Gerindra yang menjadi eksportir benur.

Padahal kata Edhy, penunjukkan eksportir sudah ada timnya. Bukan menteri yang menentukan. Semua sudah ada prosedur yang ketat.

Edhy bahkan tak peduli jika masyarakat terus nyinyir akibat kebijakannya. Selama tujuannya mulia dan rakyat bisa makan, kata Edhy, dia akan terus maju.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com