BKN Pastikan PPPK Dapat Jaminan Pensiun, Tidak Perlu Pindah Jadi PNS

Kompas.com - 29/12/2020, 18:39 WIB
Ilustrasi PNS. KOMPAS.com/MASRIADIIlustrasi PNS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa pegawai pemerintah yang berstatus perjanjian kerja atau PPPK tidak perlu beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alasannya, fasilitas yang didapatkan beserta tunjangan PPPK setara dengan PNS.

Memang diakui, yang membedakan dari kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut hanyalah jaminan pensiunnya.

Baca juga: Bakal Naik, PNS Golongan Paling Rendah Bisa Dapat Gaji Rp 10 Juta

"ASN itu terdiri dari PPPK dan PNS, jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiunnya. Kalau PNS mendapatkan (jaminan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan pensiun. Bukan berarti yang tidak mendapatkan pensiun itu tidak boleh mendapatkan (jaminan) pensiun," kata Bima dalam konfrensi pers virtual, Selasa (29/12/2020).

Bima menjelaskan, dana pensiun untuk PPPK tidak terdapat pemotongan untuk jaminan pensiun.

Namun, BKN tengah berkomunikasi dengan PT Taspen (Persero) mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini diberikan jaminan pensiun.

"Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika diinginkan PPPK ini dipotong pensiunnya sehingga berharap untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan. Kalau itu bisa dilakukan maka PPPK dan PNS itu akan sama," ujar Bima.

"Dengan informasi itu, sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari PPPK ke PNS karena semua fasilitas yang diterima sama," lanjut dia.

Baca juga: Guru PPPK Usia di Bawah 35 Tahun Masih Berpeluang Jadi PNS

Namun demikian, apabila ada seorang PPPK ingin berpindah status menjadi PNS, tetap diperbolehkan.

Asalkan, kata dia, formasi PNS yang dipilih berbeda dan PPPK bisa memenuhi syarat tersebut.

"Dalam kasus guru, dengan adanya formasi satu juta guru PPPK, kedepan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru dengan status PNS. Yang sekarang PNS, itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya dan semuanya nanti akan menjadi PPPK," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X