Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Kemacetan di Puncak Sudah Kronis

Kompas.com - 30/12/2020, 09:19 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah terus mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kemacetan parah di daerah wisata Puncak, Jawa Barat.

Kemacetan akan semakin parah di jalur alternatif Jakarta-Bandung itu, terutama pada akhir pekan dan liburan panjang.

"Bisa dikatakan bahwa kemacetan di Puncak sudah pada tahap kronis dan ini harus segera kita selesaikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," kata Budi Karya dilansir dari Antara, Rabu (30/12/2020).

Dikatakan Budi, berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai pihak tapi masih dalam jangka pendek, seperti di waktu tertentu libur panjang diberlakukan satu arah serta buka tutup arus lalu lintas yang sifatnya hanya sementara.

Baca juga: Ganjil Genap Bisa Kurangi Kemacetan di Puncak...

Ia mengatakan, Puncak sejak 1970 sudah jadi kawasan yang diminati masyarakat dan semakin banyak hotel dan tempat makan serta udara sejuk sehingga makin digemari pada saat akhir pekan.

Kunjungan wisatawan di Puncak pun saat ini bukan saja didominasi warga dari Jakarta tapi juga mancanegara sudah menjadi destinasi wisata. Inilah yang kawasan ini semakin macet. 

"Permintaan yng terus tumbuh di kawasan Puncak membuat pembangunan yang dilakukan berbagai pihak membuat juga makin bertambah dan tentu dampaknya sering terjadi kemacetan kronis setiap akhir pekan, libur panjang," kata Budi Karya.

Dia mengakui kemacetan di Puncak tidak dapat diselesaiakan di sisi transportasi semata dan perlu dukungan dari berbagai pihak.

Baca juga: Ide Menhub Atasi Macet Puncak: Perbanyak Bus Hingga Sediakan Kereta Tanpa Rel

"Saya sangat mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang juga memikirkan tata ruang wilayah Bopujur (Bogor, Puncak dan Cianjur)," ujar Budi.

Dalam menata transportasi di Puncak, dia mengingatkan pemerintah juga memikirkan perkembangan ekonomi, masalah sosial dan budaya serta tetap menjaga wilayah tersebut asri dan nyaman.

Pemerintah ingin ada satu narasi lebih komprehensif yang satu sisi bisa berikan layanan kepada masyarakat tapi juga memberikan solusi jangka panjang mengurangi kemacetan bagi masyarakat.

"Kita berpikir membuat Autonomous Rail Rapid Transit (Sistem bus berpemandu nonrel untuk transportasi penumpang perkotaan) yang bisa memuat banyak penumpang," kata Budi Karya.

Salah satu ide yang ditawarkan Budi ialah dengan memberikan subsidi operasional bus di kawasan Puncak.

Baca juga: Kata Luhut, Ini Sederet Manfaat Pelabuhan Patimban

Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat menggunakan bus sebagai moda transportasi umum di wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui, masyarakat di sekitar kawasan Puncak hanya memiliki angkutan kota atau angkot sebagai opsi moda transpotasi umum.

"Kita subsidi masyarakat yang tadinya memiliki angkot dapat bergabung dalam satu koperasi untuk memliki bus yang lebih besar," ujar Budi.

Dengan adanya subsidi operasional bus, kata Budi, masyarakat dapat menikmati layanan moda transportasi umum tersebut dengan harga yang relatif murah.

"Kita menyarankan hotel-hotel untuk memiliki bus, agar pengunjung tidak menggunakan mobil," kata dia.

Baca juga: Ide Menhub Atasi Macet Puncak: Perbanyak Bus Hingga Sediakan Kereta Tanpa Rel

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Earn Smart
Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com