Indonesia-UNICEF Teken Kerjasama Senilai Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan UNICEF menandatangani Rencana Aksi Program Kerja Sama (Country Program Action Plan/CPAP) 2021-2025, senilai 150 juta dollar AS atau setara Rp 2 triliun lebih yang akan disalurkan untuk berbagai program.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, langkah ini adalah komitmen realisasi hak-hak anak dalam kerangka implementasi salah satu visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia.

"Pemerintah menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan UNICEF yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian prioritas nasional khususnya terkait anak. Program kerja sama ini akan terus menghasilkan berbagai inovasi yang menjadi daya ungkit dalam percepatan pencapaian target pembangunan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Bappenas: Daya Beli Masyarakat Merosot Rp 374,4 Triliun Akibat Pandemi Covid-19

Kerja sama Indonesia-UNICEF ini menurut Suharso bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai 7 tujuan utama terkait kesejahteraan anak.

Pertama, mempercepat penurunan stunting bagi anak di bawah usia 5 tahun menjadi 14 persen.

Kedua, meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum bersih hingga dua kali lipat, menjadi 15 persen. Ketiga, mengurangi angka kematian bayi hingga sepertiga, dari 24 menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Keempat, mencapai hingga 90 persen anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi lengkap. Kelima, meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63 persen menjadi 72 persen dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling terpinggirkan.

Keenam, meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial atau penegakan hukum anak perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami kekerasan dari 10 persen menjadi 20 persen.

Terakhir, mengurangi persentase anak yang hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan moneter nasional dari 11,8 persen menjadi 9 persen.

Sementara itu, Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan, Indonesia memiliki semua potensi untuk mengatasi tantangan pembangunan bagi anak-anak.

"Tapi, kita akan lebih kuat jika bersama. Inilah sebabnya, bersama dengan Pemerintah Indonesia, kami menyatukan kekuatan dengan masyarakat sipil, organisasi berbasis agama, akademisi, dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan semua anak di seluruh negeri," katanya.