Kemenkop UKM Ingin Transformasi Usaha Informal ke Formal pada 2021

Kompas.com - 31/12/2020, 19:04 WIB
Kantor Kementerian Koperasi dan UKM KONTAN/DANIEL PRABOWOKantor Kementerian Koperasi dan UKM
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan program untuk mendorong transformasi usaha informal ke formal pada 2021.

Usaha mikro informal ini ditunjukkan dengan ciri yakni modal kecil, tidak berizin, peralatan sederhana, tanpa pembukuan, tidak membayar pajak, pemasaran terbatas, dikelola sedikit orang, serta tidak terhubung dengan regulasi.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, transformasi bukan hanya agar usaha mikro diatur tapi dengan tujuan usaha mikro dapat berusaha dengan nyaman, perlindungan hukum, terintegrasi pada data nasional dan bisa mendapat fasilitas kemudahan dari pemerintah.

"Hal ini juga sejalan dengan UU Cipta Kerja yang sedang disusun peraturan pelaksanaannya,” kata Eddy dalam siaran pers, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Dorong Penyerapan Produk UMKM, Kemendag Gandeng Hotel dan Perbankan

Eddy mengatakan, saat ini usaha mikro menghadapi tantangan antara lain usaha yang terdampak pandemi, kesulitan pembiayaan, dan belum masuk pada ekosistem digital dan rantai pasok.

Ia membandingkan dengan kondisi pada tahun 1998 yang dinilai masih bisa jadi bumper ekonomi meskipun mengalami krisis. Tetapi sekarang, usaha mikro akibat pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM khususnya mikro melalui Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro bagi 12 juta usaha mikro dan PEN untuk sektor UMKM.

“Melalui Banpres dan PEN sektor UMKM, paling tidak bisa merecharge usaha mikro agar bisa bergerak dan tetap dilanjutkan dengan pendampingan. Kita tidak bisa membiarkan usaha mikro tanpa pendampingan,” kata Eddy.

Baca juga: Tips Mengembangkan Karier pada 2021

Pendampingan diperlukan untuk mendapatkan perlindungan legalitas usaha yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi SNI, sertifikasi halal, ijin edar dan PIRT.

Eddy mengakui sulitnya perijinan masih menjadi keluhan UMKM, namun dipastikan ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk memberi kemudahan perijinan bagi UMKM.

“Menjembatani usaha mikro terintegrasi dalam ekosistem digital juga menjadi perhatian Pemerintahah sehingga nantinya diperoleh mapping usaha mikro formal, yang selanjutnya akan dilakukan mentoring agar naik kelas, konsolidasi brand, penguatan badan usaha melalui koperasi (kemitraan dan investasi), memperluas akses pembiayaan,” tegas Eddy.

Baca juga: Pemulihan Pariwisata ala Sandiaga, Tarik Wisatawan Domestik Pakai Big Data

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.