Mengingat Lagi Janji Swasembada Kedelai di Periode Pertama Jokowi

Kompas.com - 03/01/2021, 11:27 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan janji melakukan swasembada kedelai saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun. Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Baca juga: Ironi Indonesia, Negeri Tahu-Tempe, Tapi Kedelainya Impor dari AS

Menurut Jokowi, terget swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Target itu, minimal, secara khusus dikonsentrasikan di 11 provinsi.

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, ia juga menargetkan pembangunan 30 bendungan untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian. Pendanaannya diperkirakan akan menghabiskan Rp 24 triliun, yang akan diambil dari pengalihan subsidi BBM bersubsidi.

"Jika dengan bendungan itu swesembada terwujud, maka bisa memperkuat sektor ekspor (pertanian)," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sangat tidak sepakat dengan impor pangan. Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu.

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X