Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedelai Mahal, Ini Kata Kementan Soal Produksi Lokal

Kompas.com - 03/01/2021, 19:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perajin tahu dan tempe mengeluhkan mahalnya kedelai impor hingga melakukan aksi mogok produksi. Sebagian besar pasokan kedelai dalam negeri memang berasal dari impor bukan produksi lokal.

Oleh sebab itu pergerakkan harga kedelai di pasar global sangat mempengaruhi harga kedelai di dalam negeri. Lalu mengapa produksi kedelai lokal masih rendah?

Menurut Kepala Sub Direktorat Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Mulyono, masih sulitnya Indonesia untuk swasembada kedelai karena semakin rendahnya minat petani untuk menanam kedelai.

Baca juga: Mengapa Indonesia Begitu Bergantung Pada Kedelai Impor dari AS?

"Minat petani untuk menanam kedelai semakin berkurang, hal ini dikarenakan harga jual panen di tingkat petani sangat rendah," ungkapnya kepada Kompas.com, Minggu (3/1/2020).

Mulyono bilang, pemerintah memang telah mengatur harga acuan pembelian kedelai lokal di tingkat petani agar harganya tak terlalu rendah.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Di mana dalam beleid tersebut dikatakan bahwa harga acuan pembelian kedelai lokal di tingkat petani sebesar Rp 8.500 kilogram.

Sayangnya itu tak terealiasasi dengan baik di lapangan. Alhasil petani enggan menanam kedelai dan memilih menanam komoditas lain.

"Petani pun beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan," ungkapnya.

Menurut Mulyono, Kementan berupaya mendorong pengembangan kedelai lokal, meskipun anggaran untuk pengembangan kedelai dalam negeri hanya mencakup 125.000 hektar di tahun 2021.

"Selain itu, kami tetap mendorong daerah-daerah sentra untuk terus menanam kedelai secara swadaya," kata Mulyono.

Baca juga: Produsen Mogok, Stok Tahu-Tempe di Pasar Sudah Berkurang

Sebelumnya, Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta meminta pemerintah merealisasikan program swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2006.

Hal ini untuk mengurangi ketergantungan industri tahu-tempe dalam negeri dari kedelai impor, yang selalu mengikuti pergerakkan harga di pasar global.

Menurut Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo, untuk menekan gejolak harga kedelai maka bisa saja diatasi dengan produksi tahu menggunakan kedelai dalam negeri, dan produksi tempe menggunakan kedelai impor.

Tentunya pengaturan penggunaan kedelai hanya bisa diatur pemerintah. "Swasembada kedelai bukan berarti kita anti impor, tetapi untuk menyeimbangkan," kata Handoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tur Wisata Lebaran Makin Ramai, Ini Strategi Dwidaya Tour Tetap Dorong Transaksi Tahun Ini

Tur Wisata Lebaran Makin Ramai, Ini Strategi Dwidaya Tour Tetap Dorong Transaksi Tahun Ini

Whats New
Rupiah Tertekan, 'Ruang' Kenaikan Suku Bunga Acuan BI Jadi Terbuka

Rupiah Tertekan, "Ruang" Kenaikan Suku Bunga Acuan BI Jadi Terbuka

Whats New
Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 Miliar, Total Aset Naik

Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 Miliar, Total Aset Naik

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Whats New
Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Whats New
HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

Whats New
PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

Whats New
Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Whats New
Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Whats New
Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com