Alokasi Anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Tahun Ini Rp 403,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 ini mencapai Rp 403,9 triliun.

Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan recana sebelumnya yang sebesar Rp 372,3 triliun. Meski demikian, nilai tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN tahun lalu yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Pada bahan persentasi yang Sri Mulyani tunjukkan dalam webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju dijelaskan, anggaran yang meningkat disebabkan karena adanya kenaikan anggaran sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang menjadi Rp 184,2 triliun.

Baca juga: Realisasi Program PEN untuk Koperasi dan UMKM Capai Rp 87,083 Triliun

Pada rencana awal, anggaran dukungan sektoral untuk K/L dan pemda sebesar Rp 152,4 triliun.

Sementara itu ada kenaikan tipis pula di pos dikungan UMKM dan pembiayaan korporasi yang menjadi sebesar Rp 63,84 triliun. Sebelumnya, pada pos tersebut alokasi anggarannya sebesar Rp 63,7 triliun.

Sementara untuk anggaran insentif usaha dialokasikan sebesar Rp 20,26 tirliun, lebih rendah dari rencana awal yang sebesar Rp 20,4 triliun.

Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun yang terdiri atas program pengadaan vaksin Covid-19, program penyediaan saranan prasarana dan program vaksinasi, proses imunisasi, hingga cadangan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Ini merupakan bagian dari Anggaran Kesehatan 2021 Rp 169,7 triliun," jelas bahan paparan Sri Mulyani tersebut dikutip Senin (4/1/2021).

Baca juga: KPC PEN: Utang Kita Naik karena Penerimaan Turun, Kemudian Belanja Naik

Total anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun. Program perlindungan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian kartu sembako sebesar Rp 200.000, anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 10 triliun, anggaran dana desa yang dialokasikan untuk BLT Desa dan dana dukungan BUMDes, serta bansos tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp 200.000 selama enam bulan.