Soal Polemik Kedelai Impor, Mentan: Saya Tidak Mau Janji Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, akhirnya buka suara menanggapi polemik melonjaknya harga kedelai impor.

Beberapa hari terakhir, para perajin tahu dan tempe melakukan aksi mogok nasional menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan melambungnya harga kedelai impor.

Data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai impor melonjak dari kisaran Rp 6.000 per kg menjadi sekitar Rp 9.500 per kg.

Syahrul memastikan akan mendorong ketersediaan kedelai lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga, polemik mahalnya harga kedelai bisa segera diatasi.

Baca juga: Mentan Buka-bukaan Soal Alasan Sulitnya Swasembada Kedelai

"Saya akan sikapi di lapangan. Saya tidak mau janji dulu karena saya lagi kerja. Insya Allah dari agenda yang sudah kami siapkan mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Tentu saja tidak akan semudah membalikkan telapak tangan," kata Syahrul di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Menurut dia, upaya menggenjot produksi kedelai lokal akan dilakukan dalam dua kali musim tanam hingga panen atau 200 hari. Namun ia tak bisa memastikan apakah peningkatan produksi kedelai lokal cukup untuk meredam kenaikan harga kedelai impor.

"Butuh 100 hari minimal kalau pertanaman. Maka, dua kali 100 hari bisa kita sikapi secara bertahap, sambil ada agenda seperti apa mempersiapkan ketersediaannya (kedelai)," ujar menteri dari Partai Nasdem ini. 

Peningkatan produksi kedelai diakui memang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah.

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

Syahrul menjelaskan pemenuhan kedelai secara mandiri diperlukan mengingat kebutuhan kedelai sebagai bahan baku untuk produksi tempe dan tahu setiap tahunnya semakin bertambah.

Pemerintah, kata dia, terus berupaya menekan impor kedelai yang hingga saat ini masih tinggi.

"Kondisi ini menyebabkan pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan. Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar. Tapi kami terus mendorong petani untuk melakukan budi daya," kata Syahrul dilansir dari Antara.

"Program aksi nyatanya kami susun dan yang terpenting hingga implementasinya di lapangan," kata dia lagi.

Baca juga: Harga Kedelai Mahal, Tahu dan Tempe Jadi Penyumbang Inflasi

Menurut Syahrul, masalah ketergantungan impor dan dampaknya terhadap harga merupakan masalah global yang berimbas dari negara asal produsen, yakni Amerika Serikat.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Oktober 2020 saja, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,11 juta ton kedelai dengan nilai 842 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000).

Hampir seluruh kedelai impor dikapalkan dari Amerika Serikat (AS) yakni sebesar 1,92 juta ton. Selebihnya berasal dari Kanada, Uruguai, Argentina, dan Perancis.

Janji swasembada kedelai dalam 3 tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri di periode pertamanya sempat menjanjikan Indonesia bisa swasembada kedelai dalam waktu 3 tahun.

Baca juga: Mentan Sebut Butuh 200 Hari buat Genjot Produksi Kedelai Lokal

Kedelai masuk dalam daftar komoditas pangan prioritas dalam Nawacita bersama dengan padi dan jagung atau Pajale.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Saat itu, Menteri Pertanian periode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Janji itu kembali dilontarkan Jokowi saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta pada penghujung tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia.

”Itu tidak boleh tidak (bisa swasembada kedelai). Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014.

Baca juga: PP Muhammadiyah Dorong Pemerintah Segera Atasi Polemik Mahalnya Harga Kedelai

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, menjelaskan tahu mentah alami tercatat mengalami inflasi sebesar 0,06 persen sementara untuk tahu mengalami inflasi sebesar 0,05 persen.

"Namun demikian, kedua komoditas tersebut memberi andil yang sangat kecil terhadap inflasi nasional," jelas Setianto dalam konferensi pers secara virtual.

Kenaikan harga tahu dan tempe terjadi lantaran harga kendelai yang melonjak sejak akhir tahun lalu. Harga kedelai saat ini sebesar Rp 9.300 per kilogram dari sebelumnya berkisar 7.200 per kilogram.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?

(Sumber: KOMPAS.com/ Yohana Artha Uly, Mutia Fauziah | Editor: Erlangga Djumena, Bambang P. Jatmiko, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)