Guru Direkrut Lewat Jalur PPPK karena Kebutuhan Mendesak di Daerah

Kompas.com - 05/01/2021, 12:35 WIB
Ilustrasi guru mengajar di kelas. (Kompas.com/Kontributor Nunukan, Sukoco) Ilustrasi guru mengajar di kelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa perekrutan 1 juta guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 ini merupakan desakan dari pemerintah daerah yang membutuhkan para guru.

Hal ini menjawab protes dari para guru yang kecewa akan keputusan pemerintah tidak adanya perekrutan bagi mereka melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Untuk guru PPPK ini terdapat kebutuhan mendesak kekosongan para guru di daerah dan juga menyelesaikan permasalahan yang selama ini selalu diangkat oleh pimpinan daerah kepada kami di pusat," kata Bima melalui konfrensi pers virtual BKN, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Kementerian PAN-RB: Penerimaan Guru Jalur PPPK Sifatnya Hanya Jangka Pendek

"Banyak sekali pimpinan daerah yang menghendaki bahwa tenaga honorer guru dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Jadi satu juta orang ini termasuk di dalamnya tenaga honorer," sambung dia.

Bima menambahkan, jabatan fungsional pada jalur PPPK ini memperoleh hak yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Termasuk hak berupa pendapatan gaji dan tunjangan sama besarnya dengan yang diterima PNS sesuai level dan kelompok jabatan yang sama.

Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Selain itu, Bima menjelaskan bahwa pengkajian guru melalui skema PPPK ini sudah lama.

Baca juga: Alasan Pemerintah Hentikan Penerimaan CPNS Formasi Guru

Perlu diketahui, pemerintah akan meniadakan penerimaan CPNS untuk formasi guru pada tahun ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan, perekrutan guru melalui jalur PPPK hanya bersifat jangka pendek.

Menurut Plt Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, penerimaan formasi guru melalui jalur PPPK tidak akan berlangsung lama.

Bahkan lanjut Teguh, guru yang sebelumnya telah berstatus PPPK berpeluang menjadi PNS.

Asalkan, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Whats New
YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X