Bursa Efek New York Batalkan Rencana Depak Tiga Raksasa Telekomunikasi China

Kompas.com - 05/01/2021, 18:47 WIB
Ilustrasi New York Stock Exchange Thinkstockphotos.comIlustrasi New York Stock Exchange

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa Efek New York ( NYSE) membatalkan rencana untuk menghapus tiga raksasa telekomunikasi asal China dari bursa (delisting).

Dalam keterangan tertulisnya, NYSE mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan konsultasi dengan regulator yang berhubungan dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri.

Harga saham dari ketiga perusahaan tersebut, yakni China telecom, China Mobile, dan China Unicom melambung di bursa saham Hong Kong setelah pengumuman tersebut.

Baca juga: Gojek dan Tokopedia Dikabarkan Merger, Persiapan IPO?

Dilansir dari CNBC, Selasa (5/1/2021) NYSE sempat mengumumkan pada 31 Desember 2020 lau bakal menghapus ketiga saham dari perusahaan tersebut dari perdagangan bursa di Amerika Serikat.

Pihak NYSE mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk mematuhi perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang telah ditandatangani pada November tahun lalu.

Perintah Trump tersebut merupakan upaya Trump untuk melarang perusahaan dan individu Amerika Serikat berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diduga Trump terlibat dalam membantu pihak militer China.

Adapun pada Senin (4/1/2021) waktu setempat, Komisi Pengaturan Sekuritas China mengatakan perintah Trump tersebut didasarkan pada tujuan politik.

"Hal itu juga mengabaikan situasi aktual dari perusahaan yang relevan serta hak-hak investir global, selain itu, aturan tersebut juga merusak peraturan pasar," jelas mereka dalam keterangan tertulis.

Larangan Trump tersebut berlaku per hari Senin lalu, berjarak seminggu sebelum akhirnya Presiden terpilih Joe Biden akan dilantik.

Biden sendiri selama ini tidak memberikan pernyataan secara eksplisit mengenai perubahan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Namun demikian dirinya berulang kali mengatakan akan bekerja dengan sekutu AS yang menerapkan aturan yang berlaku untuk perdagangan global.

Hal itu kontras dengan pemerintah Trump yang selama ini kerap menerapkan kebijakan yang cenderung agresif dan sepihak untuk bersitegang dengan China dalam menangani masalah ekonomi dan keamanan nasional.



Sumber CNBC
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X