Komisi VI DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Sengketa Pajak PGN

Kompas.com - 06/01/2021, 13:10 WIB
Ilustrasi pemasangan jargas oleh petugas PGN Dok. Humas PGNIlustrasi pemasangan jargas oleh petugas PGN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan pajak antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sebab, jika tak kunjung diselsaikan dikhawatirkan akan mencoreng iklim usaha di Indonesia. Dimana perusahaan pelat merah berseteru dengan lembaga pemerintah.

“Saya selaku anggota Komisi VI meminta Menteri BUMN dan Menteri Keuangan pro aktif, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Andre dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Harus Bayar Rp 3,06 Triliun dalam Sengketa Pajak, PGN Ogah Menyerah

Andre berharap dengan duduk bersama antara dua kementerian dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dia juga berharap agar PGN yang merupakan perusahaan plat merah ini tak dirugikan karena salah tafsir mengenai aturan pajak.

“Terlebih lagi, jangan sampai negara dirugikan. Sebetulnya kan kasus ini kalau merujuk pada surat direktur perpajakan per Januari 2020, sudah menyatakan bahwa objek yang disengketakan bukan objek PPN," kata politikus Partai Gerindra ini.

Dia melihat bahwa langkah Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh PGN untuk kali kedua di MA sudah tepat lantaran berpegang pada Surat Direktur Perpajakan pada tanggal 15 Januari 2020 (S-2/PJ.02/2020 yang menegaskan bahwa objek yang menjadi sengketa bukan objek PPN.

"Langkah PK kedua di MA merupakan langkah yang perlu dilakukan PGN. Kami di Komisi VI mendorong agar pemerintah bisa menyelesaikan ini secara tepat dengan solusi yang terbaik," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Kemenkeu untuk membahas mengenai persoalan pajak PGN. Meski begitu, saat ini baik pihak Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkeu Sri Mulyani belum melaksanakan agenda tersebut.

“Masih dalam proses, tapi sudah ada komunikasi bahwa kita akan ketemu mereka," ujar Arya.

Sebelumnya, dalam penjelasan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Senin (4/1/2021), sengketa pajak antara PGN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut sebenarnya merupakan perkara lama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Whats New
Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Whats New
Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Whats New
Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Whats New
Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Rilis
Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Whats New
Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Whats New
Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Whats New
Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Whats New
17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Smartpreneur
Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Smartpreneur
[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi 'Anak Bawang' di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi "Anak Bawang" di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Rilis
Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Whats New
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X