Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Defisit APBN 2020 Tembus Rp 956,3 Triliun

Kompas.com - 06/01/2021, 16:17 WIB
Mutia Fauzia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun.

Defisit tersebut mencapai 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit tersebut setara dengan 82,9 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Baca juga: Meski Terus Merugi, Krakatau Steel Dapat Suntikan APBN Rp 2,2 Triliun

"Defisit dari APBN mencapai Rp 956,3 triliun, angka ini lebih dari yang ditulis di Perpres 72 yakni sebesar Rp 82,9 triliun, lebih kecil dari Perpres 72 yang tadinya defisit Rp 1.039,2 triliun," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam konferensi per APBN KiTa secara virtual, Rabu (6/1/2021).

Defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara yang jauh lebih rendah dari belanja negara.

Pasalnya, tahun 2020, pemerintah menggelontorkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Bendahara negara itu pun menjelaskan, nilai defisit ersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan undang-undang APBN 2020 awal di mana desain defisit APBN hanya sebesar 1,76 persen dari PDB atau mencapai Rp 307,2 triliun.

"Jadi terlihat tadinya APBN didesain menjadi APBN yang sehat untuk mendukung ekonomi, namun mengalami konsolidasi (akibat pandemi)," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Akhiri 2020, 3 BUMN Disuntik Duit APBN Rp 15 Triliun

Pendapatan Negara

Sri Mulyani merinci, untuk pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.633,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,1 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 1.699,9 triliun.

Sementara bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.960,6 triliun, pendapatan negara mengalami kontraksi 16,7 persen.

"Pendapatan negara APBN 2020 tadinya Rp 2.233 triliun direvisi jadi Rp 1.699 untuk Perpes 72 realisasi Rp 1.633 agak sedikit meleset, komposisi mugkin berbeda, alami kotnraksi 16,7 persen atau turun Rp 327 triliun dari tahun lalu lalu," jelas Sri Mulyani.

Bila dirinci lagi berdasarkan komponen penerimaan, untuk penerimaan pajak hingga Desember 2020 tercatat sebesar Rp 1.070,0 triliun.

Baca juga: Garuda Indonesia Resmi Serap Kucuran Duit APBN lewat Skema OWK

Di dalam Perpres 72 2020 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar RP 1.198,8 triliun. Dengan demikian, target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2020 tercapai 89,3 persen.

Adapun bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.332,7 triliun, penerimaan pajak mengalami kontraksi 19,7 persen.

Dari sisi kepabeanan dan cukai penerimaannya mencapai Rp 212,8 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com