[POPULER MONEY] Bursa Tegur Raffi Ahmad yang Pamer Saham | Kelanjutan Subsidi Gaji

Kompas.com - 07/01/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi BEI KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi BEI

3. Pemerintah Kembali Perketat Pembatasan Sosial untuk Wilayah Jawa-Bali

Pemerintah memperketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus per minggu pada bulan Januari ini.

Pasalnya, pada Desember lalu penambahan kasus per minggu mencapai 48.434 kasus, sementara untuk Januari 2021 mencapai 51.986 kasus.

"Penerapan pembatasan terbatas dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai melakukan rapat sidang kabinet paripurna, Rabu (6/1/2021). Selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Marak Influencer Saham, BEI Ingatkan Potensi Tuntutan Hukum dari Follower

Semakin banyak tokoh publik yang menjadi influencer saham, dengan caranya masing-masing. Yang terbaru, ada musisi kondang Ari Lasso yang sempat menyebut saham MCAS miliknya melesat puluhan persen hanya dalam hitungan minggu.

Terkait hal itu Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan, pihak bursa sejatinya menyambut positif tokoh publik yang menjadi influencer saham.

Namun, dia mengingatkan para influencer itu akan tanggung jawab moral terhadap para follower. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

5. Apakah PPPK Sama dengan Honorer? Ini Penjelasan BKN

Keputusan pemerintah meniadakan penerimaan guru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2021 menimbulkan sederet protes serta kekhawatiran.

Pasalnya, untuk tahun ini, para guru hanya bisa mengikuti seleksi jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) alias bekerja dengan masa kontrak kerja. Bahkan, status PPPK ini malah disamakan dengan pegawai honorer. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membantah hal tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan yang pertama, PPPK itu sama dengan tenaga honorer itu tidak benar. PPPK itu tidak sama dengan honorer, dia aparatur sipil negara ( ASN) yang sah. Yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan publik dengan baik," ujar dia melalui konferensi pers virtual, Selasa (5/1/2021). Selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.