[POPULER MONEY] Bursa Tegur Raffi Ahmad yang Pamer Saham | Kelanjutan Subsidi Gaji

Kompas.com - 07/01/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi BEI KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi BEI

JAKARTA, KOMPAS.com - Demam investasi merambah ke berbagai kalangan, tak terkecuali artis. Terakhir, Raffi Ahmad dan Ari Lasso memamerkan investasi mereka berupa saham MCAS.

Hal ini mendorong Bursa Efek Indonesia memberi peringatan kepada para influencer mengenai potensi tuntutan hukum jika mereka mempromosikan saham tertentu.

Berita teguran BEI tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (6/1/2021). Sementara itu berita lain yang juga terpopuler adalah soal kelanjutan subsidi gaji di tahun ini.

Berikut adalah daftar berita terpopuler selengkapnya: 

1. "Endorse" Raffi Ahmad atas Saham MCAS yang Berujung Teguran BEI

Profil PT M Cash Integrasi Tbk ( MCAS) tengah jadi sorotan publik. Ini setelah dua selebriti kondang, Raffi Ahmad dan Ari Lasso, secara bersamaan memamerkan kepemilikan portofolio di perusahaan teknologi digital tersebut.

Raffi Ahmad contohnya, dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, ia membagikan pengalamannya membeli saham MCAS dan menikmati keuntungan dari kenaikan harga saham emiten tersebut.

“Pertama kalinya gue menginvestasikan tabungan gue di satu perusahaan, namanya MCAS. MCAS ini salah satu perusahaan di bidang teknologi. Coba deh kalian telusuri MCAS. Mantap guys,” kata Raffi Ahmad di akun media sosial miliknya. Selengkapnya silakan baca di sini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Apakah Program Subsidi Gaji Berlanjut Tahun Ini? Ini Jawaban Kemenaker

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) Anwar Sanusi belum bisa memastikan program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) akan berlanjut pada tahun ini.

"Untuk tahun ini, kita menunggu kepastian tentang berapa lama bantuan subsidi upah tersebut akan disalurkan," katanya kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Anwar menyebutkan bahwa total penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji termin kedua hanya mencapai 98,78 persen. Diakui, angka persentase tersebut sama seperti penyaluran bantuan subsidi upah termin pertama. Selengkapnya bisa diklik di sini.

3. Pemerintah Kembali Perketat Pembatasan Sosial untuk Wilayah Jawa-Bali

Pemerintah memperketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus per minggu pada bulan Januari ini.

Pasalnya, pada Desember lalu penambahan kasus per minggu mencapai 48.434 kasus, sementara untuk Januari 2021 mencapai 51.986 kasus.

"Penerapan pembatasan terbatas dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai melakukan rapat sidang kabinet paripurna, Rabu (6/1/2021). Selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Marak Influencer Saham, BEI Ingatkan Potensi Tuntutan Hukum dari Follower

Semakin banyak tokoh publik yang menjadi influencer saham, dengan caranya masing-masing. Yang terbaru, ada musisi kondang Ari Lasso yang sempat menyebut saham MCAS miliknya melesat puluhan persen hanya dalam hitungan minggu.

Terkait hal itu Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan, pihak bursa sejatinya menyambut positif tokoh publik yang menjadi influencer saham.

Namun, dia mengingatkan para influencer itu akan tanggung jawab moral terhadap para follower. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Apakah PPPK Sama dengan Honorer? Ini Penjelasan BKN

Keputusan pemerintah meniadakan penerimaan guru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2021 menimbulkan sederet protes serta kekhawatiran.

Pasalnya, untuk tahun ini, para guru hanya bisa mengikuti seleksi jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) alias bekerja dengan masa kontrak kerja. Bahkan, status PPPK ini malah disamakan dengan pegawai honorer. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membantah hal tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan yang pertama, PPPK itu sama dengan tenaga honorer itu tidak benar. PPPK itu tidak sama dengan honorer, dia aparatur sipil negara ( ASN) yang sah. Yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan publik dengan baik," ujar dia melalui konferensi pers virtual, Selasa (5/1/2021). Selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Rilis
PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.