Ekonom: Pengetatan Pembatasan Sosial Diperlukan untuk Kepastian Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 07/01/2021, 11:47 WIB
Lapak pedagang Pasar Gede Solo dipasangi pembatas dari plastik untuk mencegah penularan Covid-19 sekaligus menghindari kontak langsung antara pedagang dan pembeli. KOMPAS.com/LABIB ZAMANILapak pedagang Pasar Gede Solo dipasangi pembatas dari plastik untuk mencegah penularan Covid-19 sekaligus menghindari kontak langsung antara pedagang dan pembeli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom menilai keputusan pemerintah memperketat pembatasan sosial di wilayah Jawa dan Bali adalah hal yang dibutuhkan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pengetatan pembatasan sosial memang akan berdampak pada perekonomian, tapi hal itu akan memberikan kepastian untuk pemulihan ekonomi kedepannya.

Lantaran, dengan pengetatan diharapkan pandemi semakin terkendali karena kasus penularan yang menurun, sehingga memberikan kepastian dan perekonomian pun bisa kembali digenjot.

Baca juga: Pembatasan Sosial Diperketat, Ojol Minta Tetap Diperbolehkan Angkut Penumpang

"Daripada kita tidak ada kepastian dan kapan bisa pulih. Karena kalau tidak ada kepastian, ekonomi pun akan sangat sulit untuk pulih dan normal kembali," ujar Tauhid kepada Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Meski demikian, lanjutnya, pelaksanaan pengetatan harus dibarengi pengawasan dan ketegasan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ini agar pengetatatan memberikan hasil yang optimal.

Selain itu, perlu dibarengi juga dengan perbaikan identifikasi dan pelacakan kontak (contact tracing) pasien Covid-19, sehingga penanganan bisa segera dilakukan. Tauhid bilang, dalam hal ini pemerintah belum maksimal.

Tauhid menilai, pelaksanaan PSBB kali ini akan lebih menantang bagi pemerintah, sebab sebagian besar masyarakat sudah mencapai titik bosan atau merasa sulit jika hanya berdiam di rumah. Termasuk pula dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat umum.

Sehingga memang diperlukan tindakan tegas atau sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan agar PSBB bisa berjalan efektif.

Baca juga: Diduga Penipu, Rekening Grab Toko Diblokir BCA

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, penurunan kasus Covid-19 harus menjadi prioritas dalam penanganan pandemi. Dengan demikian ekonomi pun bisa pulih.

Menurutnya, kebijakan kali ini tentu akan berdampak pada perekonomian nasional, tapi tidak signifikan.

"Dampaknya (pada ekonomi) lebih menahan proses pemulihan yang sedang kita upayakan. Tapi pengetatan ini memang kita butuhkan," kata dia.

Ia menekankan, dalam pelaksanaannya, PSBB harus diikuti dengan ketegasan pemerintah dan kedisplinan masyarakat. Jika tidak pengetatan akan sia-sia, kasus akan tetap bertambah dan pemulihan ekonomi justru lebih terganggu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X