Erick Thohir: Vaksinasi Covid-19 Jadi Kesempatan untuk Perbaiki Database Kependudukan

Kompas.com - 08/01/2021, 19:30 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, program vaksinasi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki data base pemerintah.

Rencananya, program vaksinasi ini akan dilakukan dengan sistem satu data. Artinya, jika program vaksinasi ini sukses data-data tersebut bisa digunakan pemerintah dalam program-program bantuan lainnya.

“Ini kesempatan buat kita sebagai bangsa, kapan lagi kita memperbaiki sistem kita, database kita, yang selama ini terpencar-pencar,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Uang Rusak Dimakan Rayap? Coba Solusi Ini

Erick menambahkan, nantinya data-data penerima vaksin Covid-19 bisa diawasi secara transparan. Dengan begitu, ke depannya akan mempermudah pemerintah dalam pengolahan data.

“Berarti suka tidak suka data akan terkumpul, sangat terbuka, sangat transparan dan kapan lagi mempunyai satu data secara transparan, sehingga ketika pemerintah melakukan bantuan kepada rakyatnya tepat (sasaran),” kata mantan bos Inter Milan Itu.

Erick menuturkan, pembentukan sistem satu data ini nantinya akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan, dengan adanya bantuan KPK sistem ini bisa lebih transparan dan akuntabel.

“Saya senang sekali KPK langsung menyambut baik dan langsung mendampingi dari program pembentukan satu data,” ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X