Sengketa Merek Pasta Gigi dengan Orang Tua, Unilever Ajukan Kasasi

Kompas.com - 09/01/2021, 08:09 WIB
Ilustrasi pasta gigi. SHUTTERSTOCK/STUDIO KIWIIlustrasi pasta gigi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus sengketa merek terjadi antara PT Unilever Indonesia Tbk dengan Hardwood Private Limited, atau yang dikenal di Indonesia dengan bendera perusahaan Orang Tua.

Penggunaan kata Strong pada merek pasta gigi yang dikeluarkan kedua perusahaan menjadi fokus permasalahan. Unilever dengan produk Pepsodent Strong dan Hardwood dengan produk Formula Strong.

Sengketa ini berawal dari gugatan yang dilayangkan Hardwood kepada Unilever pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan terdaftar sejak 29 Mei 2020 dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst.

Baca juga: Begini Cara Tukar Uang Rusak Dimakan Rayap ke Bank Indonesia

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021), Hardwood menilai Unilever telah melanggar merek Strong yang biasa digunakan dalam pasta gigi Formula Strong dan telah terdaftar dengan nomor DIDM000258478 kelas 3. Merek Strong Hardwood juga dinilai sebagai merek terkenal di Indonesia.

Perkara tersebut pada akhirnya diputuskan 18 November 2020 lalu, dengan dimenangkan oleh Hardwood. Pengadilan juga menetapkan Unilever untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood sebesar Rp 30 miliar atas sengketa merek tersebut.

Meski demikian, Unilever melakukan pengajuan kasasi atas putusan PN Jakarta Pusat itu kepada Mahkamah Agung. Adapun hingga saat ini proses kasasi tersebut masih berlangsung.

Sekertaris Perusahaan Unilever Indonesia Reski Damayanti mengatakan, saat ini Unilever sepenuhnya menyerahkan kasus sengketa merek yang masih berlanjut tersebut kepada proses hukum di tingkat kasasi.

Baca juga: Kilang Cilacap Produksi 334.000 Liter Pertalite Per Bulan

"Terkait putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai salah satu varian produk kami, kami menghormati proses kasasi yang saat ini tengah berjalan agar proses tersebut dapat berjalan lancar serta membawa hasil yang adil dan baik," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Menurut Reski, sebagai perusahaan yang sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, Unilever selalu menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Tanah Air.

"Sebagai perusahaan yang telah berada di Indonesia selama 87 tahun, Unilever Indonesia selalu menjalankan bisnis kami secara berintegritas, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku," kata Reski.

Baca juga: Tahun 2021 Pemulihan, Menaker Kembali Genjot Pelatihan Pekerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X