Mentan Geram Masalah Klasik Kelangkaan Pupuk Terus Berulang

Kompas.com - 10/01/2021, 10:47 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan pada acara pelepasan ekspor komoditas pertanian di PT Bio Cycle Indo, Jalan Garuda Sakti, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (4/12/2020). Dok. Pemprov RiauMentan Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan pada acara pelepasan ekspor komoditas pertanian di PT Bio Cycle Indo, Jalan Garuda Sakti, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (4/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian ( Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyikapi secara tegas soal masih adanya informasi terkait kelangkaan pupuk di masa tanam tahun ini, padahal stok yang disiapkan sudah sesuai dengan permintaan.

"Selalu saja masalah pupuk dibilang kurang, langka. Tapi kalau dicek, rata-rata penggunaan baru 94 persen. Nah, tentu saja, dari delapan juta hektare, ada 100, ada satu desa, atau satu dusun yang bersoal, jangan dianggap semua dong," ucap Syahrul dilansir dari Antara, Minggu (10/1/2021).

Meski demikian, informasi terkait adanya laporan kelangkaan pupuk tersebut tetap diakomodir, dan segera di tindaklanjuti apakah benar mengalami kekurangan atau ada permainan.

"Tetapi (informasi kelangkaan) itu menjadi pesan buat saya. Kalau ada yang begitu dimana?. Kalau ada agen main-main laporkan sama saya, saya berhentikan," paparnya kembali menegaskan.

Baca juga: Mentan: Distributor Jangan Main-main dengan Pupuk Bersubsidi

Mantan Gubernur Sulsel dua priode itu menjelaskan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi mesti terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kalau tidak terdaftar maka tentu tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

"Kan begini kalau penerima pupuk harus terdaftar di RDKK namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke provinsi, provinsi seleksi lagi, kalau ada masuk RDKK itu tinggal kita sikapi. Untuk stok saat ini aman," tutur Syahrul.

Mekanisme distribusi pupuk, kata dia, melalui lima lini. Lini pertama ke lini kedua dikontrol melalui menteri. Selanjutnya, lini kedua ke lini tiga, dikontrol gubernur, begitupun lini tiga keempat dikontrol bupati wali kota, dan lini kelima dikontrol oleh masyarakat dan agen. Biasanya lini kelima didistribusikan agen yang sudah ditunjuk pemerintah.

Sebelumnya, Kementan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2021 menjadi sebanyak 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair guna memenuhi kebutuhan petani.

Baca juga: Pupuk Hilang di Pasaran, Petani: Kita Mau Makan Apa Besok...

Mantan Bupati Gowa itu mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 8,9 juta ton. Ia pun menegaskan hanya petani yang sudah terdaftar di sistem e-RDKK yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu.

"Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah," kata Syahrul.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X