Kompas.com - 11/01/2021, 08:20 WIB
Ilustrasi Meterai KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COMIlustrasi Meterai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memberlakukan tarif bea meterai tunggal atau materai Rp 10.000 per 1 Januari 2021. Sementara meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 tetap berlaku dalam masa transisi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam regulasi teranyar tersebut, kedua meterai lama hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021 (meterai Rp 6.000 masih berlaku). 

Dengan pengenaan tarif baru tersebut, pemerintah juga menyesuaikan dokumen yang dikenai meterai, yakni dari yang sebelumnya mulai Rp 250.000 menjadi Rp 5 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, menjelaskan ada tiga cara untuk menggunakan kedua meterai lama tersebut.

Baca juga: Kata KSEI Soal Polemik Transaksi Saham Dikenai Bea Materai Rp 10.000

"Tarif bea meterai Rp 10.000 sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Untuk itu, masyarakat dapat menggunakan benda meterai yang saat ini masih ada, dengan nilai minimal Rp 9.000," ucap Hestu dalam keterangannya dikutip pada Senin (11/1/2021). 

Berikut cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 selama masa transisi:

  • Menempelkan meterai Rp 6.000 dan Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.
  • Menempelkan 3 meterai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.
  • Menempelkan 2 meterai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.

"Ini dapat dilakukan paling lambat sampai akhir 2021," jelas Hestu.

Pengenaan bea meterai Rp 10.000 pada tahun ini bukan hanya berlaku untuk dokumen fisik dalam kertas, melainkan juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.

Baca juga: Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Namun demikian, Hestu mengatakan, saat ini otoritas fiskal masih menyiapkan aturan turunan, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selain itu, infrastruktur pendukung berupa aplikasi untuk meterai dokumen elektronik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja untuk D3 Fresh Graduate

PT Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja untuk D3 Fresh Graduate

Work Smart
Agar Tak Tergoda Suap, Ini Rincian Gaji Pegawai Pajak dan Tunjangannya

Agar Tak Tergoda Suap, Ini Rincian Gaji Pegawai Pajak dan Tunjangannya

Whats New
Rampingkan Bisnis Model, Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global

Rampingkan Bisnis Model, Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global

Work Smart
DPR Minta DJKN 'Pelototi' Pengalihan Aset BLBI Agar Tak Kembali ke Pemilik Lama

DPR Minta DJKN "Pelototi" Pengalihan Aset BLBI Agar Tak Kembali ke Pemilik Lama

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mengapa Bandara Halim Perlu Direvitalisasi? Ini Jawaban Menhub

Mengapa Bandara Halim Perlu Direvitalisasi? Ini Jawaban Menhub

Whats New
Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Whats New
[POPULER MONEY] Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban | Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

[POPULER MONEY] Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban | Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Whats New
Minyak Goreng Rp 14.000 di Pasar Tradisional Belum Ada, Ini Kata Kemendag

Minyak Goreng Rp 14.000 di Pasar Tradisional Belum Ada, Ini Kata Kemendag

Whats New
Bos PLN Jamin Krisis Batu Bara Tak Akan Terulang Lagi

Bos PLN Jamin Krisis Batu Bara Tak Akan Terulang Lagi

Whats New
Menaker: Tak Punya Kompetensi, PMI Tak Boleh Berangkat ke Luar Negeri

Menaker: Tak Punya Kompetensi, PMI Tak Boleh Berangkat ke Luar Negeri

Whats New
Inti Masalah Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Inti Masalah Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Jokowi hingga Tony Blair Bakal Hadiri Acara Pendahuluan Presidensi B20, Apa yang Dibahas?

Jokowi hingga Tony Blair Bakal Hadiri Acara Pendahuluan Presidensi B20, Apa yang Dibahas?

Whats New
Dana Abadi Beasiswa LPDP Tembus Rp 99 Triliun

Dana Abadi Beasiswa LPDP Tembus Rp 99 Triliun

Whats New
Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.